Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Surat Suara Rusak Bertambah Jadi 2,7 Juta Lembar

Kompas.com - 25/03/2014, 21:51 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah surat suara rusak bertambah menjadi 2,7 juta lembar. Sebelumnya, pada Senin (24/3/2014) kemarin, laporan yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah surat suara rusak 2,3 juta lembar.  

"Masih terdapat 2,7 juta kekurangan atau surat suara yang dilaporkan rusak atau 0,37 persen. Artinya tidak sampai setengah persen dan kerusakan itu tesebar di 301 kabupaten/kota," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (25/32014).

Arief mengatakan, pendataan jumlah dan jens surat suara rusak akan dilakukan KPU hingga Rabu (26/3/2014) besok. Laporan yang masuk dari KPU Kabupaten/Kota akan diverifikasi. Proses verifikasi akan berjalan hingga Jumat (28/3/2014). Selanjutnya, KPU akan memerintahkan untuk mencetak surat suara pengganti.

"Satu jam bisa produksi 80 ribu surat suara. Jadi produksi bisa dikebut dan selesai satu hari," kata Arief.

Ia mengungkapkan, distribusi logistik masih dapat dilakukan hingga 31 Maret 2014 mendatang.

"Berdasarkan jadwal ini sangat mencukupi karena dijadwalkan sampai ke kecamatan paling lambat sampai 5 April 2014," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, sebagian besar kerusakan surat suara terjadi pada proses distribusi dari perusahaan ke kabupaten/kota, maka perusahaan yang bertanggung jawab untuk menggantinya. Sesuai kontrak, katanya, perusahaan percetakan bertanggung jawab hingga distribusi ke KPU kabupaten/kota.

KPU pun melakukan pencetakan surat suara pengganti. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com