Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Capres, Isyarat yang Telah Lama Dikirim

Kompas.com - 15/03/2014, 07:42 WIB
KOMPAS.com - PESAN politik sering disampaikan lewat isyarat dan tanda. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah mengisyaratkan akan memberikan mandat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi calon presiden, sejak beberapa bulan lalu.
 
Isyarat Megawati itu terlihat jelas antara lain saat pembukaan Rapat Kerja Nasional III PDI-P, di Jakarta, 6 September 2013. Di acara itu, Jokowi membacakan dedication of life, penggalan surat Bung Karno yang ditulis, 10 September 1966. Surat ini berisi semangat pengabdian yang dihidupi Soekarno untuk rakyat dan bangsanya.

Pada menit ke-8 dari pidatonya selama sekitar 55 menit di acara itu, Megawati menjelaskan alasan Jokowi yang membacakan dedication of life. ”Katakanlah itu sebuah makna sebuah regenerasi secara alami di PDI-P dan pasti berlanjut,” katanya yang langsung disambut tepuk tangan sekitar 1.300 peserta rakernas.

Saat itu, Megawati juga mengatakan, Jokowi merasakan getaran Bung Karno saat membacakan dedication of life.

Setelah acara itu, Jokowi tampak makin sering berjalan bersama Megawati. Hampir setiap akhir pekan, dia pergi untuk acara PDI-P.

Sejak sebulan terakhir, Jokowi juga seperti sudah memberi isyarat, waktunya menjadi Gubernur DKI Jakarta hampir berakhir. Saat memberi arahan kepada jajaran pegawai negeri sipil DKI Jakarta pada Senin (10/3), dia mengatakan, ”Saya titip Jakarta ke Bapak dan Ibu.”

Sementara setelah memberi arahan pada Kamis (13/3), Jokowi mengatakan, ingin PDI-P memenangi pemilu legislatif.

Pengarahan Jokowi itu berlangsung dua kali dalam sepekan, setiap Senin dan Kamis.

Pada Rabu, (12/3), Jokowi tiba-tiba ke Blitar bersama Megawati, untuk berziarah ke makam Bung Karno. Ini untuk pertama kali Jokowi pergi di luar urusan dinas pada jam kerja sejak dilantik menjadi Gubernur DKI pada 15 Oktober 2012. ”Saya mau ke luar kota,” kata Jokowi sambil buru-buru meninggalkan Balai Kota kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pada Rabu pagi.

Sejumlah isyarat yang dikirimkan Jokowi menimbulkan kasak-kusuk di pegawai Pemprov DKI. Sejak beberapa hari lalu, beberapa pegawai Pemprov DKI sudah yakin, Jokowi bakal meninggalkan Balai Kota bulan ini. Sebagian membayangkan pimpinan setelah Jokowi.

Di tengah kasak-kusuk itu, birokrasi Pemprov DKI sebenarnya sedang menghadapi sejumlah peristiwa penting. Setelah perombakan 26 pejabat eselon 2, dugaan korupsi di sejumlah dinas, seleksi terbuka kepala sekolah, dan kepala puskesmas, serta muncul rencana Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merombak pejabat eselon 3 dan 4.

Beragam isyarat Jokowi dan dinamika yang terjadi membuat sejumlah pegawai menahan sejumlah program karena khawatir dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Jakarta. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Kukuh Hadi S mengatakan, situasi ini harus dijaga sampai setelah pemilu. Konsekuensinya penertiban di sejumlah kawasan dihentikan dahulu.

Rapat pengendalian kemacetan, yang biasanya setiap Rabu, belakangan tidak ada lagi. Rapat itu sebelumnya diikuti kepolisian, dinas perhubungan, satpol PP, lurah, camat, dan wali kota.

Kemarin, sejumlah isyarat itu ditegaskan Jokowi dengan menyatakan bersedia menjadi capres PDI-P. Di tengah politik Indonesia yang penuh tikungan, isyarat dan tanda lain siap muncul menyusul kesediaan Jokowi tersebut. (NDY/NWO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com