Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Demokrat Tak Membaik di Tangan SBY, Anas Sebut Tak Musimnya

Kompas.com - 14/03/2014, 15:14 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hampir satu tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, elektabilitas Demokrat belum juga membaik. Bahkan, tingkat dukungan publik cenderung menurun dibanding ketika masih dipegang Anas Urbaningrum. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil berbagai survei. Bagaimana tanggapan Anas?

"Berarti lagi tidak musimnya. Kalau musimnya lagi bagus, ya elektabilitasnya naik. Kalau lagi enggak musim, kan yang naik elektabilitas yang lain. Berarti musim yang lain," kata Anas sesuai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan proyek lain itu juga tak banyak komentar mengenai Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.  "Namanya juga usaha (menaikkan elektabilitas), kan," katanya.

Dalam sejumlah survei, elektabilitas Partai Demokrat tak kunjung naik menjelang Pemilu 2014. SBY menggantikan Anas sebagai Ketum Demokrat ketika Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali akhir Maret 2013. KLB digelar setelah Anas menyatakan berhenti sebagai ketum pasca-ditetapkan tersangka kasus proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepengurusan diubah, salah satunya ditunjuknya Syariefuddin Hasan sebagai Ketua Harian DPP.

Survei Kompas, elektabilitas Partai Demokrat terus turun dari 11,1 persen (akhir 2012), menjadi 10,1 persen (pertengahan 2013), lalu turun lagi menjadi 7,2 persen di akhir 2013. Survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) yang dirilis pada Kamis (13/3/2014) bahkan menempatkan Demokrat di urutan keenam dengan elektabilitas hanya 2,24 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com