Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Tenang Pemilu Justru Paling Rawan

Kompas.com - 13/03/2014, 16:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Basuni Masyarief mengatakan, kerawanan pemilu justru berpeluang terjadi pada masa tenang. Kerawanan itu, di antaranya, pelanggaran pemilu.  

"Masa tenang merupakan masa paling rawan terjadinya pelanggaran pemilu," kata Basuni, saat pembukaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bawaslu, Kamis (13/3/2014).

Namun, Basuni tak merinci maksud kerawanan pemilu yang akan terjadi pada masa tenang. Ia berharap koordinasi antara Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu di Sentra Gakkumdu berjalan optimal. Sehingga, setiap pelanggaran pemilu yang dilaporkan masyarakat dapat tertangani dengan baik.

"Kajian yang cermat secara mendalam sngat penting, karena diagnosa pelanggaran penting untuk menilai sebuah pelanggaran. Untuk itu objektivitas sangat penting untuk menentukan jenis pelanggaran apakah termasuk pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Suhardi Alius juga berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi. 


"Kita tetap menggelar kekuatan kita, laporkan saja kepada kita kalau ada permasalahan," katanya.

Sesuai jadwal yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye rapat umum terbuka untuk 12 partai politik peserta Pemilu 2014 mulai 16 Maret sampai 5 April. Kemudian, pada 6-8 April 2014 ditetapkan sebagai masa tenang. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com