Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serangan Fajar Tak Laku, Politik Uang Pakai Sistem "Pascabayar"

Kompas.com - 11/03/2014, 22:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, praktik jual beli suara saat ini lebih canggih. Kalau sebelumnya politik uang melalui "serangan fajar", kini ada istilah "pascabayar". Ia berharap masyarakat lebih cerdas dalam memilih dan tak terjebak dalam politik uang.

"Politik uang sekarang sudah cukup canggih. Sudah tidak lagi serangan fajar, tetapi menggunakan metode pascabayar," kata Ade dalam diskusi bertajuk "Demokrasi dan Pemilihan Umum: Mengawal Pemilu Bersih" di Jakarta, Selasa (11/3/2014).


Bagaimana pola "pascabayar" yang dimaksudnya? Ade menjelaskan, biasanya pemilih diminta menunjukkan bukti bahwa ia memilih calon yang menjanjikan menukar suaranya dengan sejumlah uang. Tim sukses sang calon akan berada di sekitar lokasi pemungutan suara. Pemilih harus memotret kertas suara yang menunjukkan siapa calon yang dipilihnya. Kemudian, foto tersebut ditunjukkan kepada tim sukses calon untuk ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan.

"Timses ini akan berada di sekitar TPS. Mereka awalnya akan mentraktir pemilih, seperti bayarin makan bakso atau bagaimana. Nanti setelah nyoblos, baru mereka dibayar lebih besar," ujarnya.

Sementara itu, anggota badan pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Abdul Hakim Garuda Nusantara, menilai, praktik serangan fajar sulit untuk diberantas dalam pemilu di Indonesia. Pasalnya, masyarakat cenderung memilih caleg yang dianggap mampu menolong mereka daripada sekadar menjual visi dan misi.

Lebih jauh, ia mengatakan, praktik tersebut hanya dapat dilakukan oleh kandidat yang memiliki modal besar serta jaringan yang kuat di masyarakat. Jaringan tersebut digunakan untuk memastikan agar praktik mereka aman dan tidak terdeteksi.

"Serangan sebetulnya banyak dibicarakan orang. Seperti kentut; bisa dirasakan orang, tapi sulit dideteksi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com