Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Pantau Pencarian 7 WNI di Pesawat Malaysia Airlines

Kompas.com - 10/03/2014, 11:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku terus mengikuti perkembangan pencarian pesawat Boeing 777 jetliner milik Malaysia Airlines yang hilang ketika menuju Beijing. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, siap bekerja sama dalam misi pencarian bersama negara lain.

"Saya terus ikuti laporan Menlu (Marty Natalegawa) tentang hilangnya 7 WNI di pesawat MAS 777-200 ke Beijing. Indonesia siap kerjasama dalam misi pencarian," kata Presiden melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Senin (10/3/2014).

Presiden mengatakan, pemerintah menyampaikan atensi mendalam kepada semua keluarga korban. SBY meminta keluarga tetap sabar dan berdoa. "Kita lakukan upaya terbaik untuk mendapat kejelasan," kata SBY.

"Semoga momentum ini bisa digunakan untuk kedepankan persamaan, perdamaian dan kerjasama di kawasan Cina Selatan untuk misi kemanusiaan," tambah SBY.

Seperti diberitakan, dari manifes penumpang, tercatat 7 WNI dalam penerbangan tersebut. Dari 7 WNI di pesawat itu, tiga keluarganya berada di Medan dan empat keluarganya berada di Jakarta.

Lembaga intelijen internasional turut menyelidiki. Wilayah pencarian pesawat juga diperluas ke pantai barat Malaysia setelah radar memperlihatkan pesawat mungkin berbelok sebelum menghilang. Pencarian besar-besaran melibatkan sedikitnya 34 pesawat dan 40 kapal dari sembilan negara.

Pesawat bernomor penerbangan MH370 itu dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing ketika hilang kontak dengan menara pengawas pukul 02.40, Sabtu, di selatan Vietnam.

Interpol mengonfirmasi setidaknya dua paspor yang dilaporkan hilang digunakan penumpang pesawat itu. Sehari sebelumnya, Pemerintah Italia dan Austria menyatakan, satu warga Italia dan satu warga Austria yang tercatat dalam manifes penumpang tidak berada di pesawat. Keduanya melaporkan paspor mereka dicuri saat berada di Thailand.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com