Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Resmikan KN Pacitan dan KN Purworejo

Kompas.com - 05/03/2014, 13:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


MERAK, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kapal Negara Pacitan dan Kapal Negara Purworejo di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (4/3/2014). Penamaan kedua kapal milik Badan SAR Nasional itu mirip dengan kota asal SBY dan Ani.

Seperti diketahui, SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur. Adapun Ani lahir di Yogyakarta. Namun, ayah Ani, Sarwo Edhie Wibowo berasal dari Purworejo, Jawa Tengah.

"Dengan ridho Allah, dan bismillahirrahmanirrahim, dua kapal SAR secara resmi saya nyatakan dimulai operasinya," ucap Presiden.

Dua jenis kapal baru Basarnas itu berjenis catarman dengan panjang 59 meter. Kapal tersebut memperkuat alat utama SAR yang dimiliki Basarnas. Kapal tersebut akan mendukung pelaksanaan operasi SAR di wilayah laut. Alat utama yang sebelumnya telah dimiliki seperti pesawat CASA, Helikopter Dauphin, helikopter BO-105, rescue boat catarman 59 meter, rescue boat 40 meter, rubber boat, hovercraft, paramotor, ambulance, amfibi, dan multipurpose vehiclem hagglund.

KN Pacitan dan KN Purworejo merupakan tipe kapal cepat yang mampu bergerak dengan kecepatan maksimal mencapai 29 knot. Selain mempunyai stabilitas yang tinggi dan mampu beroperasi dalam kondisi cuaca buruk, kapal berbahan aluminium ini juga dilengkapi helideck untuk landasan helikopter.

Setelah meresmikan penamaan kedua kapal ini, Presiden SBY yang ditemani Ibu Negara langsung melihat kondisi kapal. Presiden sempat menyaksikan aksi simulasi evakuasi yang dilakukan tim dari Basarnas.

Di dalam sambutannya, Presiden SBY memuji kerja Basarnas selama ini yang terkesan nyata. Presiden pun meminta agar bangsa Indonesia harus siap menerima bencana. Presiden berharap agar jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta Basarnas untuk selalu siap sedia menghadapi bencana alam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com