Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Franz Magnis Khawatir Kekerasan Muncul Jika Jokowi-Prabowo Tak "Nyapres"

Kompas.com - 04/03/2014, 18:41 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno khawatir aksi kekerasan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berpotensi terjadi jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menjadi calon presiden 2014. Sebab, kedua tokoh tersebut dinilai memiliki popularitas dan tingkat elektabilitas yang tinggi.

"Kalau Jokowi dan Prabowo tidak bisa muncul sebagai kandidat, misalnya Jokowi karena Megawati (Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Prabowo misalnya karena tidak mendapat 20 persen (ambang batas presiden), itu bisa menjadi serius," ujar Magnis dalam diskusi Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Magnis menegaskan, pernyataannya itu bukan bermaksud mendukung Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2014. Ia juga tak bermaksud agar rakyat memilih keduanya. "Bukan saya bilang pilih salah satu dari mereka, saya mengatakan kalau orang dalam pendapat kelihatan begitu populer," katanya.

Magnis berharap Pemilu 2014 berlangsung jujur, adil, dan tidak ada kekerasan. Ia juga berharap masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya dengan baik. "Saya mengharapkan tidak ada kekerasan, karena kita negara melakukan pemilihan dengan demokratis," katanya.

Menurut Magnis, pemimpin 2014 harus memiliki integritas, mampu mengatasi masalah intoleransi dan berani membersihkan praktik korupsi di Indonesia.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi dan Prabowo berada di urutan atas berdasarkan survei berbagai lembaga survei. Elektabilitas keduanya relatif jauh dibanding tokoh lain. Namun, hingga saat ini keduanya belum dipastikan maju dalam Pilpres 2014. Kepastian pencapresan masih menunggu hasil Pemilu Legislatif lantaran ada syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com