Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bantah Megawati Sudah Tetapkan Jokowi Jadi Capres

Kompas.com - 04/03/2014, 12:08 WIB


SEMARANG, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membantah bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres yang akan diusung dalam Pilpres 2014.

"Pemberitaan yang berkembang hari ini (Selasa, 4/3/2014) yang menyatakan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri telah menetapkan capres sama sekali tidak benar," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Semarang seperti dikutip dari Antara, Selasa (4/3/2014).

Anggota Komisi I DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu menegaskan bahwa DPP tetap memegang teguh hasil keputusan Kongres III PDI Perjuangan serta Rakernas I dan III PDI Perjuangan bahwa pasangan capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat.

Berbagai pertimbangan menetapkan capres, lanjut dia, ialah kondisi politik global, tantangan kepemimpinan yang akan datang, dan dinamika politik nasional. Hal itu telah disampaikan oleh Megawati saat Kongres dan Rakernas PDI Perjuangan.

"Dengan demikian, keputusan sepenuhnya berada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam hal ini, beliau tentunya masih menyiapkan berbagai macam skenario untuk mengantisipasi berbagai perkembangan politik nasional dan internasional," kata Tjahjo.

Ia menegaskan pula bahwa urusan capres dan cawapres melekat erat dengan kepentingan bangsa dan negara serta ikut menentukan secara langsung lebih dari 230 juta rakyat Indonesia. Karena itulah, lanjut Tjahjo, pertimbangan politik PDI Perjuangan melalui Megawati akan diambil secara mendalam, cermat, teliti, dan hati-hati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com