Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Kompas.com - 03/03/2014, 15:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, DPR mendukung penuh pemerintah dalam partisipasi perjuangan kemerdekaan Palestina. DPR ingin Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kita ingin terealisasi lebih cepat lagi, Palestina menjadi anggota penuh di PBB, Palestina merdeka," kata Ramadhan dalam diskusi Komitmen Indonesia Terhadap Palestina di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Senin (3/3/2014) siang.

Menurut Ramadhan, saat ini Palestina belum merdeka secara utuh. Pasalnya, masih banyak halangan-halangan yang dilakukan oleh Israel terhadap para pejabat di Palestina, ataupun kepada pejabat yang ingin berkunjung ke Palestina.

"Presidennya mau keluar negeri harus izin ke Israel dulu, itu kan aneh. Kita ke Palestina, harus izin bukan ke palestina, tapi negara lain," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat itu.

Oleh karena itu, sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kata dia, Indonesia harus berperan aktif dalam memerdekakan Palestina. "Inilah momentumnya, kita sudah bagus posisi kita di sana. Kita ini kekuatan tengah, poros tengah, kita umat muslim paling banyak, Palestina benar-benar harus merdeka penuh," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara Asia Timur dan Palestina untuk membantu stabilitas ekonomi di negara yang puluhan tahun masih terus berjuang mendapat pengakuan internasional itu. Menurut Presiden, Palestina memerlukan kesiapan ekonomi sebagai upaya untuk meraih kemerdekaan.

"Saya sangat mendukung adanya peningkatan interaksi ekonomi dengan elemen bisnis Palestina dan juga Arab dalam CEAPAD. Dalam CEAPAD, kami harapkan komunitas bisnis Palestina bisa melakukan pertemuan dalam tahap yang lebih global," ujar Presiden saat membuka The 2nd Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD II) di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (1/3/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com