Suryadharma: PPP Tolak Pemanggilan Paksa Boediono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menolak usulan Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century yang akan memanggil paksa Wakil Presiden Boediono. Menurutnya, usulan timwas itu sangat politis dan akan menghambat penuntasan skandal Century.

"PPP menolak pemanggilan Pak Boediono," kata Suryadharma di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Suryadharma menjelaskan, kasus Century kini telah ditangani secara hukum. Ia lebih sepakat kasusnya tetap ditangani oleh pihak yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Polri.

"Kalau ditarik ke politik jadi ribet. Menurut saya kalau timwas mau melakukan pengawasan, ya sudah ke institusi yang sudah diberikan mandat," ujarnya.

Seperti diberitakan, usulan memanggil paksa Boediono terus digulirkan oleh Timwas Century. Anggota Timwas Century dari Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya bahkan mendorong timwas untuk kembali melakukan pemanggilan ketiga terhadap Boediono. Fraksi PAN akan mendorong pemakzulan jika Boediono kembali mangkir.

Dalam kasus Century, Boediono telah diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia ketika pengambilan keputusan dan pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century terjadi. Dalam konferensi pers setelah pemeriksaan itu, Boediono berkeyakinan bahwa penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat.

Menurut Boediono, penyelamatan Bank Century telah membuat Indonesia dapat melewati krisis keuangan pada 2009 dan bahkan perekonomian Indonesia masih tumbuh di tengah perekonomian global yang terpuruk pada saat itu. Bahkan, kata dia, pada 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menempati peringkat kedua dunia di bawah China.

Lewat surat kepada pimpinan DPR, Boediono mengatakan, dia merasa sudah cukup memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Selain itu, Boediono juga menolak hadir karena khawatir kehadirannya di rapat itu justru akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.