Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada SBY, Raja Jordania Jamin Perlindungan 40.000 TKI

Kompas.com - 26/02/2014, 13:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Raja Jordania Abdullah bin Al-Hussein (Abdullah II) melakukan pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Dalam pertemuan tersebut, disinggung soal keberadaan sekitar 40.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) di Jordania.

"Kami sampaikan, sudah cukup banyak TKI di Jordania sehingga kami harapkan atensi Pemerintah Jordania terkait kekonsuleran. Secara khusus, Raja Abdullah berkomitmen memperhatikan sebaik-baiknya TKI di Jordania," ujar Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah di Istana Negara, Rabu (26/2/2014).

Faizasyah menuturkan, kedua kepala negara juga sepakat untuk memperhatikan proses pengiriman TKI dan sponsor di Jordania. Raja Jordania, lanjutnya, juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Jordania serta aparat penegak hukum di Jordania.

"Mereka anggap sebagai saudara dan tamu negara, akan perhatikan sebaik-baiknya. Ada 40.000 TKI di Jordania. Kami apresiasi bahwa ini suatu hal yang akan diprioritaskan," ucap Faizasyah.

Di dalam pertemuan kedua kepala negara ini, kata dia, tidak ada kesepakatan kerja sama baru dalam sektor industri dan perdagangan. Raja Abdullah hanya menyebutkan bahwa Jordania sudah memiliki kerja sama pupuk Petro Kimia dan memperhatikan perkembangan ekonomi Indonesia yang tumbuh cukup pesat.

Kunjungan Raja Abdullah ke Indonesia adalah kunjungan kedua kalinya selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungan kenegaraan pertama ke Indonesia dilakukan Raja Abdullah II pada 12-13 Oktober 2005. Presiden SBY sempat melakukan kunjungan balasan ke Jordania pada 2-3 Mei 2006.  

Indonesia dan Jordania memiliki kedekatan historis dan juga kedekatan sosial-budaya dengan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Jordania. Hubungan diplomatik Indonesia–Jordania dimulai pada tahun 1950 dan sejak saat itu hubungan bilateral telah berkembang dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com