Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Palembang Bantah Suap Akil Mochtar

Kompas.com - 20/02/2014, 22:08 WIB
Haris Firdaus

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com - Wali Kota Palembang Romi Herton angkat suara mengenai dakwaan jaksa terhadap mantan Ketua Mahkamah Kostitusi Akil Mochtar. Menurut Romli, dakwaan yang menyebut Akil menerima Rp 19,8 miliar untuk mengurus sengketa Pilkada Kota Palembang hanyalah fitnah belaka.

"Tuduhan itu kan fitnah saja. Kalau saya memang terbukti bersalah, saya pasti sudah ditangkap," kata Romi, Kamis malam (20/2/2014), seusai pengajian yasinan di rumah dinasnya di Palembang.

Seperti diketahui, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjalani sidang perdana sore ini, Kamis (20/2/2014), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Dalam dakwaan jaksa, Akil disebut menerima hadiah atau janji terkait pengurusan 15 sengketa pilkada, termasuk Pilkada Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam dakwaan pertama, Akil disebut menerima suap terkait sengketa lima pilkada. Besaran uang yang diduga diterima Akil bervariasi, antara Rp 500 juta sampai Rp 19,8 miliar. Dari lima sengketa itu, nilai uang terbesar yang diduga diterima Akil berasal dari sengketa Pilkada Kota Palembang, yakni Rp 19,8 miliar.

Romi mengatakan, dia siap dihadirkan di sidang kasus Akil supaya masalah ini terang benderang. Selama ini, Romi juga mengaku kooperatif terhadap pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya siap dipanggil sebagai saksi. Nanti kita buktikan saja di pengadilan," katanya.

Terkait sengketa Pilkada Palembang, KPK memang beberapa kali memeriksa Romi Herton sebagai saksi. Romi terakhir kali mendatangi Gedung KPK pada Selasa, 4 Februari lalu. Sebelumnya tim penyidik KPK menggeledah kantor dan rumah pribadi Romi di Palembang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com