Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berencana Gelar Rapimnas Khusus Usai Pileg, Golkar Masih Mungkin Evaluasi Pencapresan Ical

Kompas.com - 20/02/2014, 06:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu evaluasi pengusungan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar, kembali bergulir. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bidang Hukum dan HAM Muladi mengungkapkan partainya berencana melaksanakan rapat pimpinan khusus (rapimnasus) setelah pelaksanaan pemilihan legislatif untuk mengevaluasi kinerja Ical.

Jika Golkar gagal meraih target sebagai pemenang Pemilu, nasib pencalonan Ical sebagai Presiden akan terancam. "Setelah Pileg akan ada rapimnas khusus apakah akan bertahan pada Ical atau tidak. Kalau Golkar nomor satu tidak ada alasan ganti Ical. Rapimnas ini khusus mengenai pemilu, evaluasi," ujar Muladi di Kompleks Parlemen, Kamis (20/2/2014).

Menurut Muladi, kritik atas pencalonan Ical yang berasal di internal tidak memiliki kekuatan apa pun. Pengevaluasian Ical, lanjutnya, harus menjadi keputusan partai. Sehingga, forum Rapimnasus Golkar sesudah pileg akan sangat menentukan. "Kalau harus mengganti pak Ical ya keputusan partai, bukan keputusan sendiri-sendiri," ujarnya.

Menurut mantan Menteri Kehakiman di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini, protes internal terhadap pencalonan Ical sebenarnya memiliki banyak motif. Tanpa menyebutkan identitas pemrotes itu, Muladi menuturkan mereka ada yang mengincar posisi Ketua Umum Partai Golkar dan juga Wakil Presiden.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar bidang Kepemudaan Yorris Raweyai mengkritik cara kampanye yang dilakukan tim pemenangan Ical. Kampanye Ical melalui iklan yang gencar dianggap masih belum efektif sehingga elektabilitas Ical selalu berada di bawah Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang juga adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Yorris pun mengkritik tim pemenangan Ical yang tak melibatkan elemen partai dalam menyosialisasikan Ical sebagai capres. Isu pengevaluasian Ical ini sebenarnya sudah mulai disampaikan pada 2013.

Saat itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap Ical karena elektabilitas Ical tidak sinergis dengan elektabilitas partai. Semenjak itu, kubu yang kontra dengan Ical mulai menyuarakan rapimnas khusus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com