Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/02/2014, 14:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setidaknya ada empat politisi yang dikabarkan maju sebagai calon hakim konstitusi selanjutnya. Selain politisi Partai Demokrat Beny K Harman, ada pula nama politisi lain, seperti Ahmad Yani (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Dimyati Natakusumah (Fraksi PPP), dan Taslim Chaniago (Fraksi Partai Amanat Nasional).

"Salah satunya Benny, PPP ada Dimyati, Ahmad Yani, dan dari PAN ada Taslim Chaniago," ujar Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Rabu (19/2/2014).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, meski banyak minat dari para politisi, hingga kini belum ada satu pun yang resmi mendaftar. Mereka, sebut Aziz, baru menyampaikan secara lisan kepadanya soal keinginan untuk mendaftar menjadi calon hakim MK.

Menurut Aziz, setelah Perppu MK dibatalkan MK, syarat menjadi hakim konstitusi kembali ke undang-undang MK sebelumnya. Syarat yang paling utama dari calon hakim MK adalah seorang negarawan. Karena itu, Aziz mengatakan, DPR tidak akan lagi mempersoalkan politisi yang berminat menjadi hakim MK.

"Bagus saja, sepanjang negarawan dan mampu melepas atribut partai. Jangan sampai ada kejadian lagi seperti yang lalu. Bahkan mereka harus mundur," ujar Aziz.

Lebih lanjut, Aziz mengatakan, pemilihan hakim konstitusi bisa ditetapkan pada 4 Maret 2013. Saat ini, Komisi III DPR masih memilih lima orang eksternal untuk menjadi tim seleksi hakim konstitusi. Tim seleksi ini akan menggantikan tugas Komisi III dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhada para calon hakim konstitusi.

Hingga Selasa (18/2/2014), baru ada enam pendaftar seleksi calon hakim MK. Mereka semuanya berasal dari kalangan akademisi. Keenam calon itu adalah 1. DR Sugianto, SH, MH; 2. DR Wahiduddin Adams, SH, MA; 3. DR Ni'matul Huda, SH, M HUM; 4. DR IR Franz Astani, SH, M Kn, MBA, MM, MSi, CPM; 5. Atip Latipulhayat, SH, LLM, PHD; 6. Prof DR Aswanto, SH, MSi, DFM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com