Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Gerakan Pro Jokowi, Ada Beda Suara di PDI-P

Kompas.com - 16/02/2014, 15:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring moncernya dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi calon presiden, muncullah gerakan PDI-P pro Jokowi alias PDI-P Projo. Pengurus teras partai itu bersuara beda atas kehadiran gerakan tersebut.

"Kalau ada yang sebut mereka (Projo) dari anggota partai, saya katakan dengan tegas bahwa mereka bukan dari kalangan partai," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, usai mengisi sebuah diskusi, Minggu (16/2/2014).

Hasto mengatakan tak ada yang salah dalam era demokrasi ketika muncul kelompok menyuarakan dukungan untuk Jokowi maju menjadi calon presiden. Namun, ujar dia, jika gerakan Projo itu mengaku-aku berasal dari internal partai maka mereka diminta mencermati kembali aturan partai soal pencalonan presiden.

"Kalau bilang dari internal, (mereka) tahu aturannya kami menyerahkan (soal capres) ke Ketua Umum," kata Hasto. Lebih lanjut Hasto menilai pencantuman nama PDI-P dalam aksi Projo hanyalah sebagai salah satu strategi komunikasi agar lebih banyak diliput oleh media massa.

Beda suara

Sebaliknya, politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari mengatakan Projo adalah bentukan kader dan simpatisan kadernya untuk mendorong Jokowi maju sebagai presiden. Aspirasi itu, menurut Eva legal karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai figur yang akan diusung sebagai capres.

"Itu dari internal yang menginginkan Jokowi karena sebelum ada (keputusan) Ketum, semua bisa mengeluarkan aspirasi," ucap Eva, Sabtu (15/2/2014). Dalam berbagai survei, nama Jokowi berada di posisi teratas sebagai kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi. Namun, PDI-P hingga kini belum memutuskan apalagi mengumumkan capres yang akan diusungnya.

Penentuan capres PDI-P akan dilakukan setelah pemilu legislatif. Kendati demikian, sejumlah kelompok masyarakat pendukung Jokowi maju sebagai capres telah melakukan deklarasi. Tak hanya Projo, dukungan terhadap Jokowi juga datang dari Barisan Relawan Jokowi untuk Presiden (Bara JP), Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), dan Relawan Jokowi for President.

PDI-P memiliki tiga skenario terkait capres yang semuanya memasukkan nama Jokowi. Skenario pertama yakni mengusung duet internal Megawati-Jokowi jika PDI-P mampu meraih suara 20 persen kursi di DPR.

Skenario kedua, mengusung Jokowi dengan kader internal sebagai pasangannya. Skenario ketiga, mengusung Jokowi dengan calon eksternal yang diusung partai koalisi, jika PDI-P tak mampu mencukupi syarat presidential treshold.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com