Petinggi PPP Tak Sepakat Mukernas Jadi Ajang Deklarasi Capres

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Lulung Lunggana mengatakan, dalam lobi tersebut, Ketua Majelis Syariah PPP, Kiai Maimoein Zubair keberatan soal rencana pendeklarasian. "Beliau meminta deklarasi ditunda sampai setelah pelaksanaan pemilihan legislatif," ujar Lulung saat dijumpai di sela-sela acara Mukernas, Sabtu dini hari.

Menurut Lulung, Kiai Maimoein yang merupakan ulama besar di Rembang, Jawa Tengah itu menginginkan agar pengurus wilayah mencurahkan energinya untuk pemenangan pemilihan legislatif. Jika deklarasi capres dilakukan saat ini, ujar Lulung, maka konsentrasi kader PPP akan terpecah. "Tapi semua belum bersepakat. Makanya, kami semua diminta shalat istikharah," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Lulung juga menyebutkan ada skenario lain yang ditawarkan dalam forum lobi tersebut. Salah satunya adalah pendeklarasian capres tetap dilakukan tetapi dengan menyebutkan nama-nama yang diusung oleh DPW. "Jadi semuanya diusulkan di situ. Namun, ini lagi-lagi belum ada keputusannya," imbuh Lulung.

Sumber Kompas.com di internal PPP, mengakui ada suara pengurus daerah yang masih belum bersepakat soal kandidat capres PPP. Dia menyebutkan ada 24 DPW yang mengajukan nama selain Suryadharma Ali dan hanya 9 DPW yang solid mendukung Suryadharma Ali. Sehingga, kelompok yang menolak pencalonan SDA ini meminta agar pendeklarasian tidak dilakukan dalam forum Mukernas. Rencananya, hasil kesepakatan pengurus DPW akan dibacakan dalam rapat pleno Mukernas pada Sabtu siang ini.

Setidaknya ada sembilan nama yang mengemuka sebagai bakal calon Presiden PPP. Mereka adalah Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali; Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin; dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dan Jimly Asshidique; Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo; Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto; mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla; Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan pedangdut Rhoma Irama.