Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Kalau Ibu Kota Tak Pindah, Separuh Rakyat Indonesia Tenggelam

Kompas.com - 13/01/2014, 16:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wacana pemindahan Ibu Kota kembali dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyikapi bencana banjir yang kembali melanda Jakarta. Menurut Marzuki, usulan pemindahan Ibu Kota menjadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir.

"Kita ini banyak orang pintar, orang hebat yang bisa menghitung tentang beban Jakarta. Kalau Ibu Kota tidak dipindah, dan orang luar Jawa diteruskan mengalir ke Jakarta, maka ramalan bahwa separuh rakyat Indonesia tenggelam akan menjadi kenyataan," ujar Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2014).

Pernyataan Marzuki ini diakuinya mengutip sebuah kajian ilmiah tentang bahaya banjir. Menurut Marzuki, persoalan banjir tidak bisa lepas dari persoalan pembangunan yang terlalu terfokus di kota Jakarta.

Pembangunan, kata Marzuki, harus diperluas dengan membuka kesempatan kerja tidak hanya di Jawa. Selain itu, Marzuki melihat tak ada salahnya pemindahan Ibu Kota dilakukan untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan. Menurutnya, Kalimantan merupakan pilihan terbaik sebagai lokasi Ibu Kota baru.

"Wilayahnya juga bebas risiko banjir dan gempa. Tinggal bagaimana kita fokus sehingga pengembangan pembangunan dirasakan seluruh rakyat," ucap Marzuki.

Untuk mewujudkan pemindahan Ibu Kota ini, Marzuki mengusulkan agar pemerintah membereskan masalah pembebasan lahan. "Jangan sampai ada permainan calo dalam wacana pemindahan Ibu Kota ini," kata bakal capres dari Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini telah membuat sejumlah titik di Ibu Kota terendam air. Ribuan warga Jakarta terpaksa mengungsi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerbitkan status siaga banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi banjir. Dengan status tersebut, satuan kerja perangkat daerah terkait dapat mengambil langkah-langkah penanganan banjir sesegera mungkin sesuai prosedur yang telah diatur.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berpendapat tentang perlunya pemindahan Ibu Kota. Pemerintah telah membentuk tim kecil untuk membahas wacana tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com