Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Masykur: Ekonomi Susah, Masak Beribadah Juga Susah!

Kompas.com - 07/01/2014, 14:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Ali Masykur Musa mengaku akan fokus pada dua hal jika nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dua hal itu adalah persoalan ketahanan pangan dan penyelesaian masalah intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Mengenai ketahanan pangan, Ali berpendapat, kondisi saat ini semakin memprihatinkan karena para petani dan nelayan terus disudutkan dalam kondisi yang sulit. Gagasan yang ia berikan adalah peningkatan subsidi untuk petani dan nelayan, sehingga produksi pangan meningkat dan ketahanan pangan akan dicapai.

"Kehidupan petani dan nelayan belum mendapat nilai tukar yang pas, sesuai dengan kebutuhan pangan, sosial, kesehatan dan pendidikan," kata Ali saat bertemu dengan media di Sekretariat Konvensi Demokrat, di Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014).

Dalam catatan Ali, jumlah petani dan nelayan di Indonesia mencapai sekitar 35 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Karenanya, perlu kebijakan yang lebih tegas untuk menjamin subsidi para petani dan nelayan dengan sasaran mencapai ketahanan pangan secara nasional.

Pada APBN 2013, kata Ali, subsidi pangan hanya Rp 21 triliun. Ia merasa jumlah subsidi tersebut sangat kecil. Ia berjanji akan meningkatkan anggaran subdisi sampai sekitar Rp 60 triliun jika terpilih sebagai Presiden.

Peningkatan anggaran subdisi pangan itu berasal dari alih alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar. Ali berpendapat, subsidi BBM perlu dikurangi dan dialokasikan ke pos lain karena 62 persennya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang berada di kota-kota besar.

"Kalau tidak ada perpindahan subsidi BBM ke subsidi pangan, maka akan terjadi kesenjangan yang sangat menganga," ujarnya.

Subsidi pangan, lanjut Ali, akan difokuskan untuk subsidi pupuk dan benih bagi petani atau nelayan, menjamin harga jual di hilir, memperluas lahan, dan lainnya.

"Misalnya untuk bahan bakar, dari 48 juta kilo liter BBM yang disubsidi, 2 juta kiloliter diberikan untuk petani dan nelayan. Dengan subsidi itu juga kita alih fungsikan dan bukan lahan baru untuk petani atau nelayan," katanya.

Sedangkan mengenai penuntasan masalah intoleransi, Ali mengaku ingin mewujudkannya untuk menjawab permintaan masyarakat yang ia temui di beberapa daerah. Baginya, sejumlah penyebab utama kasus intoleransi adalah rendahnya kesejahteraan dan dijadikannya agama sebagai komoditas politk.

"Intoleransi harus diselesaikan. Bangsa yang besar harus dapat meramu perbedaan. Tidak ada Indonesia tanpa pluralisme. Ekonomi sudah susah, masak beribadah juga mau susah," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com