PKB: Anggota Koalisi Cuma Cari Untung Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far mengatakan, soliditas di tubuh Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai pendukung pemerintah telah lemah sejak lama. Bahkan, menurutnya, koalisi berjalan dalam keterpaksaan untuk mencari keuntungan masing-masing partai koalisi.

"Menikmati di kabinet, tapi kalau ada urusan penting di DPR enggak mau ikut (mendukung) bareng-bareng," kata Marwan, Senin (6/1/2014).

Marwan mengungkapkan, rendahnya dukungan partai koalisi terhadap pemerintah terjadi karena tak ada penghargaan atau sanksi yang jelas terhadap anggota koalisi yang mendukung atau membelot. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai komandan Setgab dianggap sering tak berbuat tegas kepada anggota koalisi yang jelas-jelas menentang kebijakan pemerintah.

"Sejak awal pun sudah enggak kompak. Bukan hanya menjelang pileg (pemilihan legislatif), tapi kami tetap menjaga komitmen (koalisi)," katanya.

Seperti diberitakan, tak sedikit kebijakan pemerintah yang ditentang di parlemen dan beberapa di antaranya terpaksa "mentok". Contohnya, usulan Demokrat yang ingin mengangkat Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR untuk menggantikan Gede Pasek Suardika. Usulan ini mendapat penolakan keras dari internal Komisi III. Tingginya gelombang penolakan mengandaskan ambisi Ruhut dan akhirnya memaksa Fraksi Demokrat menunjuk Pieter C Zulkifli untuk menggantikan Pasek.

Hal serupa juga terjadi pada saat paripurna pengambilan keputusan masa tugas Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century. Fraksi Demokrat hanya mendapat dukungan dari Fraksi PPP yang ingin Timwas Century dibubarkan. Tujuh fraksi lain bersikukuh Timwas harus diperpanjang. Perdebatan mengenai masa kerja Timwas Century berlangsung panjang dan Fraksi Demokrat kembali gigit jari karena gagal memenangkan lobi. Paripurna akhirnya memutuskan Timwas Century diperpanjang sampai 30 September 2014.

Situasi serupa hampir terjadi saat pemerintah mengusulkan RAPBN-P 2013 yang mengatur dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dua kebijakan itu akhirnya disahkan meski Demokrat perlu dengan susah payah untuk meloloskannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.