Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Kampanye Parpol Meningkat Drastis

Kompas.com - 30/12/2013, 17:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan, seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 memiliki dana yang melimpah demi memenangi pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Laporan awal dana kampanye yang diserahkan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum pada 27 Desember 2013 lalu menunjukkan dana kampanye setiap parpol peserta pemilu meningkat drastis.

Berdasarkan laporan awal dana kampanye yang diperoleh ICW, seperti yang tampak pada gambar di atas, peningkatan tertinggi dana kampanye dipegang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu dari sebelumnya Rp 3,6 miliar menjadi Rp 54,2 miliar, diikuti Partai Hanura dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pada Pemilu 2009 lalu, dana kampanye yang dimiliki Hanura hanya Rp 19,1 miliar. Namun, sekarang dalam laporan awalnya, Hanura telah mengantongi dana kampanye sebesar Rp 135,5 miliar. Sementara itu, dana awal kampanye PDI Perjuangan untuk Pemilu 2014 mendatang tercatat sebesar Rp 130 miliar, dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp 38,9 miliar.

"Saya kira PKB tertinggi (dana kampanye), dibandingkan dengan Pemilu 2009 lalu yang hanya Rp 3 miliar," kata Abdullah saat diskusi bertajuk Menyoal Dana Kampanye Partai dan Caleg di Sekretariat ICW, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Abdullah menilai, tingginya dana kampanye yang disiapkan parpol mengindikasikan jika ada upaya parpol untuk mempersiapkan modal politik besar untuk menghadapi pemilu mendatang. Namun, ia mencurigai adanya dugaan parpol tak sepenuhnya jujur dalam melaporkan dana kampanye pada Pemilu 2009 lalu.

Sementara itu, dilihat dari sisi publik, ia mengatakan,meningkatnya dana kampanye secara drastis menunjukkan jika parpol mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga banyak masyarakat yang pada akhirnya menyumbang dana kampanye bagi parpol.

"Tapi, ternyata, yang tergambar dari sisi penerimaan partai hanya tergambar sumbangan dari calon anggota legislatif saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com