Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1.900 Pos Polisi Siap Amankan Natal dan Tahun Baru

Kompas.com - 24/12/2013, 16:13 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 1.900 lebih pos polisi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Menurut Sutarman, personel yang disiapkan terkait pengamanan tersebut berjumlah sekitar 192.000 lebih.

"Kita buat pos-pos pengamanan. Ada 1.900 lebih pos di seluruh Indonesia. Personel yang disiagakan 192.000 lebih dan seluruhnya dalam kondisi siap siaga untuk melaksanakan pengamanan mulai H-2 jam 00.00 WIB," kata Sutarman di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/12/2013).

Dia mengatakan, pengamanan Natal dan Tahun Baru dimulai sejak 23 Desember 2013. Pengamanan sudah disebar ke tempat-tempat umum yang rawan kejahatan seperti terminal, pelabuhan, bandara, tempat wisata, hingga rumah ibadah.

"Kemarin kan sudah kita apel-kan di Jakarta, dan seluruh Indonesia secara serentak. Pengamanan mulai tanggal 23 Desember. Kita sudah inside di tempat-tempat yang digunakan masyarakat, di terminal, pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat lain, termasuk tempat ibadah dan tempat-tempat yang akan digunakan untuk rekreasi, itu sudah diamankan," tutur Sutarman.

Mengenai ancaman teroris, Sutarman mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku terorisme, seperti pelakum bom Ekayana dan pengebom Kedutaan Myanmar. Selain itu, lanjut Sutarman, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap sel-sel kelompok teroris.

"Sel-selnya tetap kita ikuti, lebih dari ratusan personel terus melakukan pemantauan dan ikuti kelompok-kelompok ini. Kita harap mereka tidak melakukan aksi teror dengan gunakan kekerasan, baik senjata api maupun bom," ucapnya.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ini juga mengatakan bahwa kepolisian berupaya maksimal mencegah aksi kekerasan melalui program deradikalisasi. "Diharapkan mereka juga tidak melakukan aksi kegiatan dengan cara-cara kekerasan. Kalau dengan cara-cara baik, itu negara hukum kita, silakan, kita fasilitasi," tambah Sutarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com