Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Banyak yang Sayangkan Saya Masuk Politik

Kompas.com - 21/12/2013, 15:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyadari kekecewaan yang dirasakan orang dekat dan masyarakat luas atas keputusannya maju sebagai peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat.

Anies menyatakan, ada orang yang kecewa dirinya turun ke dunia politik yang terkenal kotor dan korup. "Saya tahu, saya sadari, banyak yang sayangkan keputusan saya ini. Ada yang bilang, 'Mas, Anda bersih, kenapa masuk politik?' Pertanyaan saya, jadi yang bersih ini enggak boleh masuk politik?" kata Anies di sela-sela perjalanan kampanye 3.000 km keliling Pulau Jawa, Jumat (20/12/2013).

Begitu pula dengan pilihannya masuk menjadi capres dari Partai Demokrat. Wartawan menanyakan alasan Anies mau masuk ke partai yang kini tidak populer akibat banyaknya kasus korupsi yang menjerat elite Demokrat. Anies pun menjawab dengan kembali bertanya, "Saya tanya ke Anda, adakah partai politik di Indonesia ini yang bersih? Jawabnya tidak ada."

Untuk menjawab masalah ini, Anies mengaku sengaja mencatat jumlah kader partai politik yang tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasilnya, sebanyak 20 kasus mendera kader Partai Golkar, 15 kasus menimpa kader Partai Demokrat, dan 11 kasus menjerat kader PDI Perjuangan.

"Kalau dilihat, faktanya semua parpol bergelimangan kasus korupsi, demikian juga dengan pemerintah. Kalau kita tetap membiarkan yang masuk ke sistem ini orang-orang tidak bersih, akan seperti ini terus. Tapi saya memutuskan untuk mengubahnya," ucap Anies.

Alasan lainnya, Anies memilih maju dari Partai Demokrat karena partai itu yang satu-satunya membuka jalur terbuka bagi siapa pun untuk maju sebagai calon presiden. Cara ini, kata Anies, adalah cara terbaik dalam memilih pemimpin.

Jika terpilih sebagai presiden, Anies berjanji akan mengubah Partai Demokrat dari praktik korup. Dia juga akan mengalokasikan anggaran khusus untuk partai politik sehingga partai politik bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Dulu itu, kalau tidak ada undangan konvensi, saya tidak mungkin bimbang dan tak harus bertanggung jawab. Tapi kalau saya lari, maka saya tidak mau berperan untuk mengubah, akhirnya saya putuskan ikut," tutur inisiator gerakan Indonesia Mengajar ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com