Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

950 Donor Darah Terima Penghargaan

Kompas.com - 17/12/2013, 11:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 950 donor darah sukarela mendapatkan penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial dari pemerintah. Mereka telah donor darah sukarela (DDS) sebanyak 100 kali.

Anugerah itu diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (17/12/2013). Ikut hadir Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, jajaran kabinet dan para pejabat lain.

Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan kepada warga Indonesia yang berjasa besar dalam perikemanusiaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1959.

Sampai saat ini, sudah 4.968 orang DDS yang menerima Tanda Kehormatan. Penghargaan pertama diserahkan kepada tiga orang DDS tahun 1970.

Setidaknya, mereka sudah menyumbang 30 liter darah atau enam kali darah di tubuh. Jika rutin, mereka membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk mendonor sampai 100 kali.

Dalam acara itu, Presiden menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PMI dengan Kementerian Kesehatan. Nota kesepahaman itu mengenai peningkatan pelayanan darah termasuk fraksionasi plasma, peningkatan kapasitas unit transfusi darah Pusat PMI agar menjadi Unit Transfusi Darah tingkat nasional, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

Berdasarkan data tahun 2012, PMI telah mengumpulkan sekitar 2,2 juta kantong darah atau 70 persen kebutuhan nasional. Sisanya dipenuhi dari donor darah pengganti oleh UDD rumah sakit yang tidak memiliki UDD PMI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com