Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kampanye Pencegahan Korupsi Melalui Film

Kompas.com - 14/12/2013, 22:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kampanye pencegahan korupsi melalui festival film. Festival Film Antikorupsi itu digelar dengan berbagai kategori serta diikuti peserta dari berbagai macam latar belakang. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pada awalnya, festival film antikorupsi hanya menargetkan diikuti oleh 50 peserta. Tapi ternyata animo masyarakat lebih tinggi. Sedikitnya 190 peserta mengikuti festival film ini.

"Karena kita ingin bangun vaksin antikorupsi, salah satunya dengan festival film. Bagaimana film menerjemahkan korupsi secara sederhana," kata Adnan di malam penganugerahan pemenang Festival Film Antikorupsi di Kuningan, Jakarta, Sabtu (14/12/2013).

Menurut Adnan, tingginya animo masyarakat dalam mengikuti festival film ini merupakan fakta baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Setidaknya, kata dia, insan film nasional mulai menyadari bahaya korupsi perlu dikampanyekan lebih masif melalui media yang lebih segar, dan mudah dicerna.

"Festival ini mendapat ruang di masyarakat, sehingga mudah-mudahan masa depan terbebas korupsi," pungkasnya.

Festival Film Antikorupsi 2013 adalah festival film di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai anti-korupsi, menggugah kesadaran akan dampak korupsi dan manfaat yang didapat dari gerakan pemberantasan korupsi, menanamkan perilaku antikorupsi, mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi.

Acara ini dilaksanakan secara serentak di sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Malang, Padangpanjang, Balikpapan, dan Palu.

Pada tahun pertama pelaksanaannya, acara ini diadakan 9-14 Desember 2013 sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Internasional. KPK beranggapan, acara ini merupakan ajang ideal bagi seluruh masyarakat untuk menyebarluaskan pesan kejujuran, integritas, transparansi, maupun perlawanan terhadap korupsi.

Acara ini membuka kesempatan terhadap karya film yang diproduksi mulai dari 1 Januari 2000, hingga 31 Desember 2013. Setiap kategori film yang diikutkan dalam kompetisi diseleksi oleh tim juri independen yang terdiri oleh sutradara, tokoh dan pakar film dalam bidang berbeda, serta para pegiat anti-korupsi.

Masing-masing pemenang berhak atas hadiah senilai Rp 10 juta, komputer jinjing, dan lainnya. Kategori lomba adalah film fiksi panjang (di atas 30 menit) untuk umum, film fiksi pendek (di bawah 30 menit) untuk umum dan pelajar, film dokumenter panjang (di atas 30 menit) untuk umum, film dokumenter pendek (di bawah 30 menit) untuk umum dan pelajar, film animasi (minimal 30 detik, maksimal 5 menit) untuk umum dan pelajar, citizen journalism (minimal 30 detik, maksimal 3 menit), games animasi untuk umum dan pelajar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

Nasional
Polri Diminta Jelaskan Motif Anggotanya Buntuti Jampidsus Kejagung

Polri Diminta Jelaskan Motif Anggotanya Buntuti Jampidsus Kejagung

Nasional
Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Gaji Per Bulan Capai Rp 172 Juta

Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Gaji Per Bulan Capai Rp 172 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com