Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direktur PT KAI: Persimpangan Sebidang Harus Hilang!

Kompas.com - 10/12/2013, 01:05 WIB
Dian Fath Risalah El Anshari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tabrakan kereta rel listrik jurusan Tanah Abang-Serpong dan truk tangki pengangkut bahan bakar di Pondok Betung, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2013) siang, semakin menguatkan argumentasi untuk menghilangkan persimpangan sebidang rel dan jalan raya.

"Intinya persimpangan sebidang harus dihilangkan," ujar Direktur Aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro, di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2013) malam. Dia menyayangkan, di Indonesia masih teramat banyak persimpangan rel dan jalan raya yang sebidang.

Di negara maju, tutur Edi, sudah tak ada lagi persimpangan sebidang semacam itu. "Yang ada (persimpangan) ke bawah (underpass) atau ke atas (jembatan layang)," ujar dia. Khusus untuk DKI Jakarta, imbuh Edi, persoalan ini sudah dibahas pula dengan Gubernur DKI Joko Widodo.

Penyebab kecelakaan

Sebelumnya, saat ditanya soal dugaan penyebab kecelakaan, Edi hanya mengatakan, "Kereta api jalan di rel, kalau ada yang ditabrak dan berada di rel, terus salah siapa dong logikanya?" Kereta api, kata Edi, hanya bisa efektif mengerem pada jarak 600 meter. "Tidak bisa seperti mobil yang setiap saat dapat mengerem," ujar dia.

Edi menerangkan pula bahwa status petugas palang pintu berada di bawah naungan pemerintah daerah setempat melalui dinas perhubungan. "(Hanya) tetap bekerja sama dengan PT KAI," ujar dia.

KRL rute Tanah Abang-Serpong menabrak truk tangki milik PT Pertamina, Senin sekitar pukul 11.20 WIB. Setidaknya enam orang tewas dan puluhan yang lain terluka.

Tabrakan KRL dan truk tersebut memicu ledakan yang membakar habis lokomotif dan gerbong terdepan yang adalah gerbong khusus perempuan. Akibat kecelakaan ini, rute KRL tersebut sempat ditutup total sebelum satu jalur diaktifkan lagi menjelang petang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com