Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Belum Tentu Terbitkan 3,3 Juta NIK Data Pemilih Bermasalah

Kompas.com - 09/12/2013, 19:55 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, pihaknya belum tentu menerbitkan nomor induk kependudukan (NIK) bagi 3,3 juta pemilih yang namanya tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Kemendagri berkeras mencari NIK pemilih tersebut dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

"Belum pasti juga (diterbitkan NIK baru). Kalau kami (Kemendagri) temukan orangnya, kemudian kami carikan NIK-nya, kita carikan data-datanya," kata Gamawan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2013) malam.

Ia mengatakan, pengecekan pemilih dan pencarian datanya itu akan terus dilakukan hingga 14 hari menjelang pemungutan suara, 9 April 2014 mendatang. Dikatakan Gamawan, jika hingga tenggat tersebut tidak ditemukan juga NIK yang bersangkutan, pihaknya menyerahkan masalah itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

"Itu terserah KPU. KPU kan tidak bisa diintervensi, bersifat independen. Kami (pemerintah) hanya bersifat membantu," kata Gamawan.

Dia mencurigai, sebenarnya nama pemilih yang belum ditemukan NIK-nya itu sudah tercatat di DP4 lengkap dengan NIK-nya. Hanya, kata dia, nama yang dicatat KPU berbeda dengan nama yang tertera di DP4. "Mungkin KPU menemukan namanya Fitri, ternyata namanya Fitriandini. Itu yang kita cari di DP4," kata Gamawan.

Menurutnya, jika KPU menjadikan DP4 sebagai acuannya dalam memutakhirkan data pemilih, pasti NIK semua pemilih dalam DPT dapat ditemukan. Sekali lagi, dia menyatakan, Kemendagri telah menerbitkan NIK bagi 252 juta penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya pemilih yang telah ditetapkan KPU.

"Itu kan Kemendagri (semua penduduk telah memiliki NIK), ini data KPU (yang tidak memiliki NIK). Tapi kalau KPU pakai DP4 pasti ditemukan (NIK-nya)," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Sebelumnya, KPU menetapkan DPT hasil penyempurnaan sejumlah 186.172.508 orang pemilih pada Rabu (4/12/2013). Angka tersebut dari  186.612.255 orang yang ditetapkan pada 4 November 2013. Pada penetapan 4 November lalu, KPU menyatakan masih ada 10,4 juta data pemilih yang tidak dilengkapi NIK yang valid.

Berdasarkan validasi dan verifikasi yang dilakukan bersama antara KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kemendagri, ditemukan NIK atas 7,1 juta data pemilih. Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman sempat mengatakan, pihaknya telah memberikan NIK bagi 3,3 juta data pemilih.

"KPU menjamin, sebanyak 3.327.302 pemilih dinyatakan benar-benar ada. Berdasarkan jaminan KPU tersebut maka Kemendagri menerbitkan NIK bagi pemilih dimaksud," ujar Irman dalam rapat pleno terbuka Penyempurnaan Rekapitulasi DPT Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2013).

Dikatakannya, pihaknya juga memutuskan menerbitkan NIK karena semua elemen data atas pemilih yang bersangkutan telah terpenuhi. Elemen data yang dimaksud adalah nama, tanggal lahir, alamat dan jenis kelamin. Lebih lanjut, Irman mengatakan, Kemendagri belum dapat menerbitkan NIK bagi 54.692 pemilih. Pasalnya, lanjut dia, kelengkapan dan kebenaran elemen data pemilih itu belum memenuhi persyaratan.

"Antara lain tidak memiliki tanggal lahir, tidak ada alamat sehingga Kemendagri belum bisa menerbitkan NIK-nya," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com