Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Polwan Patuhi Moratorium Penggunaan Jilbab

Kompas.com - 03/12/2013, 22:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Para polisi wanita (polwan) diminta mematuhi moratorium penggunaan jilbab menyusul adanya telegram pada 28 November 2013 terkait kebijakan tersebut. Para polwan diminta menunggu adanya kebijakan baru terkait penggunaan jilbab.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri Kombes (Pol) Agus Rianto di Jakarta, Selasa (3/12/2013). Hingga saat ini, masih banyak polwan yang mengenakan jilbab berwarna-warni dan tak sesuai aturan.

"Anggota sudah dewasa. Harusnya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, jadi harap dipahami," kata Agus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman akhirnya memutuskan untuk menunda (moratorium) penggunaan jilbab bagi polwan. Penundaan itu dilakukan setelah ia mendapat laporan bahwa penggunaan jilbab belum seragam.

"Saya telepon Pak Irwasum, 'Mas tolong moratorium dulu aturan karena tidak seragam'. Saya melihat ada yang merah, ada yang putih, ada yang macam-macam, ada yang sampai dikeluarkan. Enggak elok kan," kata Kapolri ketika ditemui seusai menghadiri kegiatan HUT Ke-63 Polairud di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (2/12/2013).

Aturan moratorium tersebut dikeluarkan Polri dalam bentuk telegram, dan telah disebar ke seluruh kepolisian daerah. Kendati demikian, surat telegram tersebut bukan ditandatangani langsung oleh Kapolri, melainkan ditandatangani oleh Wakapolri Komjen (Pol) Oegroseno.

Menurut Kapolri, ia sengaja memerintahkan kepada Wakapolri untuk menandatangani surat tersebut karena pada saat itu ia sedang dalam kunjungan kerja ke Papua sehingga tidak memungkinkan untuk menandatangani surat tersebut. "Waktu itu saya yang suruh. Karena ketidakseragaman tadi. Saya kan sedang di Papua kemarin," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com