Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Budi Mulya Bukan Akhir Drama Century...

Kompas.com - 23/11/2013, 15:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dibanjiri pertanyaan soal penanganan kasus skandal Bank Century saat mengisi materi di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar. Atas pertanyaan itu, Abraham menjawab publik tidak perlu khawatir karena KPK akan mencari orang paling bertanggung jawab dalam pemberian dana talangan Bank Century.

"Jadi, ini bukan berdasarkan takut atau tidak. Ini berdasarkan bukti hukum. Walaupun dia wakil presiden, di mata KPK, dia itu biasa-biasa saja," ujar Abraham di Hotel JS Luwansa, Sabtu (23/11/2013).

Abraham menuturkan, KPK tidak memiliki kendala psikologis ataupun teknis dalam memeriksa orang-orang yang dianggap memiliki kuasa tertinggi di negeri ini. Menurut Abraham, hukum tetap harus ditegakkan tanpa mengenal status atau jabatan seseorang.

"Jadi tidak usah khawatir, penahanan Budi Mulya ini bukanlah akhir dari drama kasus Century. Penahanan Budi Mulya adalah awal mengungkap kasus Century secara utuh. Doakan saja dan terus awasi dan evaluasi KPK agar bisa membawa orang paling bertanggung jawab ke pengadilan," ucap Abraham.

Abraham melanjutkan, KPK saat ini tengah mengumpulkan dua alat bukti keterkaitan berbagai pihak dalam kasus Century.

"Insya Allah kalau dua alat bukti itu (terkumpul), kami akan bawa ke pengadilan walaupun dia pemimpin kita. Tidak usah ragu dan khawatir," ucap Abraham.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa hari ini penyidik KPK akan memeriksa Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Di sekitar Kantor Wakil Presiden, ada belasan awak media yang menunggu kedatangan tim penyidik KPK.

Sampai saat ini, belum ada informasi apa pun yang diperoleh terkait pemeriksaan oleh KPK tersebut. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menyampaikan, Boediono akan menggelar jumpa pers pada hari ini pukul 19.00 di kantornya. Boediono telah hadir di kantornya sejak sekitar pukul 09.50 pagi tadi. Boediono pernah satu kali diperiksa oleh penyidik KPK, yakni pada akhir April 2010.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa ada keterangan yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik kepada Boediono. Hal tersebut dalam konteks bahwa yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) saat keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com