Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Jangan Hilangkan Baliho Saya!

Kompas.com - 22/11/2013, 18:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta semua kader Partai Golkar tak mengganggu keberadaan baliho dirinya yang tersebar di banyak daerah. Ia tegaskan, baliho tersebut adalah rangkaian upaya pemenangan Partai Golkar di 2014, dan bukan kampanye pribadi untuk menjadi calon presiden.

Akbar menyampaikan, banyak pertanyaan muncul setelah baliho dirinya tersebar di banyak daerah. Padahal, baliho itu, klaim Akbar, bertujuan untuk mempromosikan Partai Golkar dan memuat pesan agar warga Golkar bersatu, damai, dan sejahtera.

"Jangan dihilangkan. Kalau dipindahkan, silakan. Tapi jangan dihilangkan. Itu saya bayar sendiri," kata Akbar pada Rapimnas V Partai Golkar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menyampaikan bahwa partai tersebut telah membesarkannya. Ia pun berjanji tak akan loncat ke partai lain sampai kapan pun. Oleh karena itu, ia meminta kader Partai Golkar tidak terprovokasi bahwa baliho yang ia sebar merupakan bentuk keinginannya menjadi calon presiden menggantikan Aburizal "Ical" Bakrie yang diusung Partai Golkar pada 2014.

"Ada yang terpengaruh, baliho saya dekat kantor Golkar dihilangkan. Padahal, saya Ketua Dewan Pertimbangan, jangan berprasangka," pungkasnya.

Dalam rapimnas, Akbar meminta Partai Golkar fokus pada pemenangan pileg. Raihan suara yang besar dalam pileg akan membuat Partai Golkar lebih leluasa menghadapi pemilihan presiden. Selain itu, Akbar juga menegaskan bahwa keputusan Partai Golkar mengusung Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden sudah mutlak.

Kalaupun ada evaluasi, sifatnya hanya mengevaluasi strategi untuk mendongkrak elektabilitas Ical bila faktanya nanti tetap ada di posisi stagnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com