Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Masyarakat Kelas Atas Tak Akan Beli Mobil Murah

Kompas.com - 19/11/2013, 12:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan mobil murah yang digulirkan pemerintah ditujukan untuk masyarakat kelas bawah. Jadi, menurut pemerintah, mobil murah tak akan dibeli oleh masyarakat yang tergolong kelas atas.

"Masyarakat kelas atas di Indonesia umumnya akan membeli mobil kategori mewah, bukan mobil hemat energi dengan harga terjangkau," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjawab pertanyaan DPD dalam Sidang Paripurna, Selasa (19/11/2013) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Hatta menjelaskan, kategori mobil mewah umumnya adalah mobil dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc yang sampai saat ini belum diproduksi di dalam negeri atau masih impor dalam bentuk utuh. Bea masuk untuk mobil impor adalah 40 persen bagi negara asal impor yang tidak memiliki kerja sama ekonomi (free trade area) dengan Indonesia.

Selain bea masuk, dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kategori mobil mewah yang berkisar antara 40 persen sampai 75 persen, tergantung kapasitas mesin dan jenis kendaraan. Hal ini termasuk mobil mewah jenis sedan, MPV, dan SUV.

Dalam paket kebijakan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan bahwa PPnBM untuk kategori mobil mewah akan dinaikkan menjadi 125 persen untuk mengurangi defisit perdagangan dan untuk merangsang pengalihan aktivitas impor menjadi manufaktur di dalam negeri.

"Untuk mengendalikan kepemilikan mobil, pajak progresif telah pula diberlakukan," ujar Hatta.

Seperti diberitakan, jawaban Hatta adalah respons atas salah satu pertanyaan yang disampaikan sejumlah anggota DPD kepada pemerintah. Dalam pertanyaannya, DPD mensinyalir adanya kemungkinan tingginya permintaan mobil murah di tengah rendahnya lifting minyak nasional yang berakibat besarnya ketergantungan atas impor bahan bakar minyak.

Pertanyaan anggota DPD dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui hak bertanya. Presiden mengutus tiga menteri untuk mewakilinya menjawab pertanyaan dalam Sidang Paripurna DPD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com