DPT Bermasalah, Komisioner KPU Ke Luar Negeri

"Ini menunjukkan anggota KPU tidak memiliki mentalitas dan kesungguhan menyelesaikan masalah yang menjadi tanggung jawab mereka," kata Arif di Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Menurut Arif, pihaknya mempermasalahkan kunjungan kerja tersebut layaknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan studi banding ke luar negeri. Ia pun meminta agar kunjungan kerja tersebut dihentikan dan bila perlu, ditiadakan.

Ia juga menuturkan, pihaknya juga pernah mempermasalahkan kunjungan kerja ke luar negeri sejak KPU kepemimpinan Hafidz Anshary pada 2004-2009. Menurutnya, kunjungan kerja tersebut bukanlah persoalan subtansial, melainkan kegiatan seremonial belaka.

"Kalau sudah berjalan, kami minta akuntabilitas. Apa yang mereka dapatkan di sana dan sejauh mana alokasi anggarannya sebanding dengan apa yang mereka dapatkan," katanya.

Seperti diketahui, saat ini masih ada 10,4 juta pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kendati demikian, KPU mensahkan DPT yang telah direkapitulasi sekitar 186,6 juta pemilu.

Tak pelak, keputusan tersebut mendapat protes dari beberapa partai politik. Di tengah persoalan tersebut, komisioner KPU melakukan sosialisasi kepada PPLN (Panitia Kerja Pemilu di Luar Negeri) di luar negeri.

Rencananya, mereka akan mengunjungi 10 kota di 10 negara di dunia hingga 21 November. Kesepuluh kota tersebut yaitu Sidney (Australia), Los Angeles (Amerika Serikat), Meksiko City (Meksiko), Madrid (Spanyol), Moskow (Rusia), Rabat (Maroko), Bangkok (Thailand), Tokyo (Jepang), dan Nairobi (Kenya).