Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma: Kasihan yang Ikut Konvensi Rakyat

Kompas.com - 12/11/2013, 17:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mempertanyakan bagaimana tindak lanjut dari hasil Konvensi Rakyat untuk menjaring calon Presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2014. Bagaimana calon terpilih nantinya bisa didaftarkan menjadi capres?

"Kasihan juga yang ikut (Konvensi). Mau pakai kendaraan (politik) apa? Di dalam undang-undangnya tidak ada capres independen. Harus pakai kendaraan politik (parpol)," kata Suryadharma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Suryadharma menilai, konvensi yang digagas di luar sistem dampaknya hanya akan membentuk opini dan bukan konvensi secara hakiki. Menurutnya, konvensi hakiki adalah proses rekrutmen pemimpin masa depan dengan cara yang tepat.

Seperti diberitakan, Konvensi Rakyat digelar oleh sejumlah tokoh masyarakat, rohaniwan, akademisi, dan budayawan. Konvensi tersebut dipimpin oleh Salahuddin Wahid alias Gus Sholah.

Menurut Gus Sholah, konvensi pihaknya lebih dipercaya untuk memunculkan kader-kader terbaik bangsa. Nantinya, seluruh peserta diwajibkan mengikuti tahapan konvensi yang terdiri atas seleksi administratif dan debat publik.

Tahapan seleksi akan berlangsung 10 November-10 Desember 2013. Pada tahapan ini tidak ada batasan mengenai jumlah pendaftar. Selanjutnya, Komite Konvensi akan memilih enam peserta yang lolos seleksi akhir untuk mengikuti debat publik di enam kota besar.

Peserta konvensi rakyat yang ada di peringkat teratas akan diumumkan dan diusulkan ke parpol untuk diusung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com