Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Cibir Politisi Instan

Kompas.com - 08/11/2013, 17:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mencibir keberadaan para politisi instan di panggung politik Indonesia. Menurut Akbar, keberadaan para politisi ini sangat mengganggu citra partai politik karena tujuannya hanya untuk mencari keuntungan pribadi.

"Politisi instan, akhirnya muncul peristiwa korupsi dan transaksional politik yang sangat kuat. Padahal memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencetak kader politik," kata Akbar dalam diskusi di Kantor Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) di Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Akbar berharap semua partai politik kembali melakukan penataan, terutama yang menyangkut penguatan institusi partai politik. Ia memberikan empat catatan yang harus diperhatikan pada semua partai politik.

Pertama, mengenai nilai yang akan diperjuangkan oleh sebuah partai politik. Akbar menegaskan, nilai perjuangan ini harus melekat dan tertanam pada semua mesin partai. Pasalnya, partai politik didirikan bukan untuk jangka pendek, tetapi jauh untuk tujuan di depan.

"Soalnya sekarang tampak tidak penting lagi, partai politik cuma dianggap sebagai kendaraan politik. Nilai perjuangannya tidak dikenal di masyarakat," ucap politisi senior itu.

Kedua, Akbar meminta partai politik memperkuat sistemnya, terutama terkait sistem rekrutmen keanggotaan dan sumber pendanaan partai tersebut. Ketiga, partai politik harus mampu membangun citra partai yang memperjuangkan gagasan. Gagasan tersebut, lanjut Akbar, harus mampu ditanamkan pada masyarakat luas.

Terakhir, mengenai faktor kepemimpinan dalam sebuah partai politik. Akbar meyakini faktor kepemimpinan di dalam partai akan sangat memengaruhi pendidikan politik yang diberikan partai tersebut untuk masyarakat.

"Tapi kalau pimpinan partai cuma menjadikan partai sekadar kendaraan politik, ya berarti tujuannya hanya sebatas jadi presiden saja," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com