Mantan Direktur Perdata Kemenhuk dan HAM Bisa Dipidana

"Kalau terbukti gratifikasi, akan disita negara," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Namun, menurutnya, Lilik selaku pelapor gratifikasi bisa saja dipidana jika KPK menemukan kejanggalan dalam penerimaan hadiah uang yang nilainya sekitar Rp 95 juta itu. "Kalau direktorat gratifikasi menemukan kejanggalan, bisa dinaikkan ke proses penyidikan," ujarnya.

Menurut Johan, laporan penerimaan gratifikasi itu disampaikan kepada KPK pada 9 Oktober 2013. Selain lilik, ada dua pegawai Kemenhuk dan HAM lain yang melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK.

"Ada tiga laporan, tidak bisa disampaikan nama-namanya. Ada dari direktur di AHU, kemudian ada kasubdit, juga ada kasie," katanya.

Sebelumnya, Inspektorat Jenderal Kemenhuk dan HAM menyita uang Rp 95 juta dari apartemen Lilik. Diduga, uang ini merupakan gratifikasi dari pihak di luar Kemenhuk dan HAM. Hasil pemeriksaan internal kementerian yang dipimpin Menhuk dan HAM Amir Syamsuddin itu menunjukkan indikasi adanya keadaan di luar prosedur dalam proses penerbitan SK pengangkatan notaris di beberapa wilayah.