Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Jadi Capres, Golput Bisa 75 persen

Kompas.com - 18/10/2013, 16:13 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kerap disapa Jokowi akan memengaruhi partisipasi publik dalam Pemilu 2014 mendatang. Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, mengatakan, apabila Jokowi tidak diusung sebagai calon presiden, angka golput akan mencapai 75 persen.

"Jokowi seng (tidak) ada lawan. Golput bisa sampai 75 persen kalau Jokowi enggak nyapres," ujar Tamrin di sela-sela diskusi tentang politisasi media sosial di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (18/10/2013).

KOMPAS.com/Rahmat Fiansyah Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Ia mengatakan bahwa elite-elite politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah membuat kesalahan terbesar dalam sejarah jika tidak mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Ia pun menyarankan agar dinasti politik dalam tubuh PDI-P dihentikan karena posisi RI-1 ditentukan oleh suara rakyat.

"Elite-elite politik PDI-P membuat kesalahan jika mengganti banteng Jokowi dengan kerbau-kerbau lainnya," katanya.

Tamrin mengatakan bahwa media sosial ikut berperan dalam mengantarkan kesuksesan Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Kendati demikian, karakter kepemimpinan yang melekat dalam diri Jokowi menjadi faktor penentu keberhasilannya tersebut.

"Selama ini kan orang bicara kriteria kepemimpinan kan secara teoretis. Sekarang orang sudah punya patokan bahwa pemimpin yang baik itu seperti Jokowi," jelasnya.

Seperti diketahui, nama Jokowi terus mengungguli tokoh-tokoh politik lainnya dalam bursa capres 2014 seperti Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. Dalam survei longitudinal yang dilakukan Litbang Kompas pada Desember 2012 dan Mei 2013, tingkat keterpilihan Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com