Perppu Tak Akan Beri Pengaruh Apa Pun untuk MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan membawa pengaruh apapun. Menurutnya, langkah terbaik menyikapi permasalahan di MK adalah dengan merevisi UU tentang MK, bukan menerbitkan perppu.

"Saya rasa (perppu) tak akan bisa membawa pengaruh yang serta merta pada citra dan opini publik terhadap MK," kata Hajriyanto, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Meski demikian, Hajriyanto sangat memahami bahwa Presiden SBY memiliki wewenang penuh pada penerbitan perppu tersebut. Saat ini, kata Hajriyanto, semua pihak harus menerima perppu yang telah berlaku sejak diterbitkan sampai DPR memberikan sikapnya.

Selama belum mendapat respon resmi dari DPR, Hajriyanto melanjutkan, maka perppu tersebut berlaku layaknya sebuah Undang-Undang. Jika DPR menyetujui, maka perppu tersebut akan menjadi Undang-Undang, dan bila menolak maka perppu itu akan gugur secara otomatis.

"Bahwa nanti DPR bersidang, menerima atau menolak, itu hal lain. Tapi sekarang hakim konstitusi yang nonaktif sebelum tujuh tahun harus intrispeksi secara etika, sesuai dengan amanat perppu tersebut," ujarnya.

Dalam perppu tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (17/10/2013) terdapat tiga substansi. Ketiga substansi itu terkait penambahan persyaratan menjadi hakim konstitusi, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.

Substansi pertama, untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik dan dipercaya, syarat hakim konstitusi pada Pasal 15 ayat 2 huruf (i) ditambahkan, 'tidak menjadi anggota parpol dalam jangka waktu paling cepat tujuh tahun sebelum diajukan menjadi hakim konstitusi.

Substansi kedua, calon hakim konstitusi akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh panel ahli. Panel ahli yang beranggotakan tujuh orang ini dibentuk oleh Komisi Yudisial.

Anggota panel terdiri dari tiga orang yang masing-masing diusulkan oleh MA, DPR, dan pemerintah, serta empat orang pilihan KY atas usulan masyarakat. Keempat ini terdiri dari mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi di bidang hukum.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, penambahan mekanisme ini merupakan respon atas opini publik yang berkembang. Mekanisme dan pengajuan disempurnakan sehingga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai harapan publik seperti yang tercantum pada Pasal 19 UU MK tentang Persyaratan dan Pengajuan Hakim Konstitusi.

Sementara itu, substansi ketiga terkait pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi yang bersifat permanen. Majelis kehormatan ini terdiri dari lima anggota. Kelimanya adalah mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, dua akademisi, serta tokoh masyarakat.

Majelis kehormatan ini akan dibantu oleh sebuah sekretariat yang berkedudukan di KY. Sekretariat ini bertugas mengelola rumah tangga dan administrasi majelis kehormatan. Djoko mengatakan, penerbitan perppu ini merupakan upaya Presiden untuk menyelamatkan dan memperkuat MK.

"Semangat penerbitan perppu ini adalah untuk memperkuat dan meningkatkan confident MK sehingga bisa melaksanakan tugas lebih baik. Saya kira semua paham, di sebuah negara demokrasi, tidak boleh ada lembaga yang tidak diawasi," ujar Djoko.

Presiden, kata Djoko, menyadari bahwa pascapenangkapan dan penahanan Ketua MK Akil Mochtar terkait skandal pemilu kepala daerah di Gunung Mas dan Lebak, tingkat kepercayaan publik terhadap MK anjlok. Upaya memulihkan kepercayaan publik dipandang penting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.