Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TCW Ditangkap KPK, Klan Ratu Atut Runtuh?

Kompas.com - 16/10/2013, 16:03 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Abdul Hamid, menilai terlalu terburu-buru menganggap klan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akan runtuh akibat tertangkapnya Tubagus Chaeri Wardana (TCW) oleh KPK. Ia berpendapat, posisi klan Atut masih kuat di Partai Golongan Karya (Golkar).

"Terlalu terburu-buru mengatakan klan Atut akan runtuh," terang Hamid kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013).

Ia mengatakan, sejauh ini KPK baru menyelidiki kasus korupsi terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak yang melibatkan TCW. Dengan kata lain, KPK belum menyentuh kasus-kasus korupsi yang begitu banyak dilakukan oleh keluarga Atut.

Menurut Hamid, kasus-kasus korupsi yang melibatkan keluarga Atut tidak terekspos akibat kuatnya kontrol klan tersebut terhadap media lokal di Banten. Selain itu, aparat hukum seperti kepolisian daerah dan Kejaksaan Tinggi Banten juga mandul dalam menangani perkara tersebut.

"Misalnya kasus korupsi Sodetan Cibinuangeun yang melibatkan Lilis Karyawati, adik Atut. Sampai sekarang, dia belum ditahan walaupun kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka," paparnya.

Selain itu, masih kuatnya posisi keluarga Atut dalam Golkar, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, akan menopang keberadaan keluarganya dalam politik di Banten. Suami Atut, Hikmat Tomet, misalnya, adalah anggota DPR RI dari fraksi Golkar sekaligus Ketua DPD Golkar Banten. Sementara itu, Atut saat ini menempati Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Golkar.

Anggota klan ini, kata Hamid, juga menjadi caleg Golkar dengan nomor urut 1 di berbagai dapil. "Jika Golkar terus-menerus memberikan dukungan, bukan tidak mungkin klan ini akan bertahan," katanya.

Kendati demikian, jika memang benar klan Atut runtuh akibat kasus suap yang menjerat TCW, Hamid mengatakan, akan ada pertarungan yang seru dalam perebutan kekuasaan di Banten. Menurutnya, siapa yang akan berkuasa nantinya masih sulit diprediksi.

"Namun, tidak bisa dikatakan bahwa politik Banten pasti dikuasai oleh keluarga yang lain karena bisa jadi sosok non-dinasti juga yang akan muncul," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com