Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK dan Kompolnas Beberkan Data Sutarman, Rapat Digelar Tertutup

Kompas.com - 16/10/2013, 11:09 WIB
Sabrina Asril,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (16/10/2013). Kedua lembaga ini diundang untuk memberikan data soal calon tunggal kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman.

Rapat dihadiri oleh sebagian besar anggota Komisi III dan dipimpin oleh Tjatur Sapto Edy. Sebelum rapat dimulai, kedua pimpinan lembaga dimintakan pendapatnya soal rapat tersebut apakah akan dilakukan terbuka atau tertutup.

"Pimpinan, karena ini menyangkut pribadi seseorang, alangkah baiknya kalau disampaikan dalam forum tertutup," ujar Komisioner Kompolnas Logan Siagian di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).

Permintaan serupa juga disampaikan Kepala PPATK M Yusuf.

"Kami akan menyampaikan transaksi-transaksi yang dilakukan bersangkutan. Maka dari itu, karena ini sifatnya rahasia, lebih baik dalam forum tertutup juga," kata Yusuf.

Pemanggilan PPATK dan Kompolnas ini merupakan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri. Selain memanggil kedua lembaga ini, Komisi III DPR juga telah membuat pengumuman masyarakat untuk menerima masukan soal sosok Sutarman. Namun, sejauh ini, belum ada masukan yang sifatnya signifikan.

"Sampai sejauh ini belum ada yang urgen dan signifikan laporan tentang Sutarman. Sembilan fraksi di Komisi III juga masih mendukung. Tapi, ini masih tergantung data yang disampaikan Kompolnas dan PPATK," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Bambang menuturkan, Sutarman bisa saja batal terpilih apabila nanti ada laporan yang dianggap mengganggu kredibilitasnya menjadi kapolri.

"Bisa saja tidak dipilih. Kalau begitu, pemilihan tidak bisa dilakukan aklamasi, melainkan dengan voting," ucap Bambang.

Sebelumnya, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser, mengatakan Kompolnas diminta Komisi III untuk memberikan paparan terkait Sutarman sebagai lembaga di luar institusi Polri yang secara sah untuk memberikan penilaian kepada calon kapolri.

Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya akan memberikan paparan mengenai transaksi keuangan yang selama ini dilakukan Sutarman selama bertugas sebagai aggota kepolisian. Data tersebut perlu diungkap untuk mengetahui, apakah selama ini ada indikasi mantan ajudan Presiden Abdurahman Wahid itu memiliki rekening gendut atau tidak.

"Kami akan ungkap apa adanya," katanya melalui pesan singkat yang diterima wartawan.

Presiden SBY telah mengajukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Timur Pradopo ke DPR RI. Rencananya, Sutarman akan menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan oleh Komisi III DPR RI, Kamis (17/10/2013) besok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com