Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Tak Usah Dipedulikan, Laporan soal Jimly Cuma "Sampah"

Kompas.com - 10/10/2013, 15:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, sempat saling melemparkan tudingan dalam dua hari terakhir. Hal ini terkait laporan dugaan korupsi ketika keduanya menjabat Ketua MK. Namun, akhirnya Jimly dan Mahfud meralat kembali apa yang dilontarkannya.

Menurut Mahfud, ia memang menerima laporan soal Jimly dari pesan singkat dan surat elektronik (e-mail).

"Cuma itu sampah, jadi sekarang tidak usah dipedulikan lagilah SMS dan e-mail seperti itu," kata Mahfud sebelum mengisi diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2013).

Namun, ia tak mau memberikan pernyataan lebih jauh soal adanya laporan dugaan korupsi terkait Jimly. Ia meminta hal itu tak perlu dibicarakan lagi karena Jimly juga sudah mengklarifikasi data-data yang diperoleh Mahfud. 

"Enggak berseteru. Kalau baca lengkap, enggak akan seperti itu," ujar bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Tak hanya Mahfud, Jimly  juga mengklarifikasi tudingannya terkait Mahfud. Ia mengakui memang memiliki laporan yang disampaikan melalui e-mail terkait dugaan korupsi selama Mahfud menjabat. Tetapi, kata jimly, laporan-laporan itu sulit dipercaya.

"Jangan dipercaya itu, isi e-mail-nya ngawur semua," kata Jimly.

Jimly mengatakan, dia memang belum sempat membaca isi data-data pada e-mail tersebut secara detail. Oleh karena itu, ia menyarankan berbagai pihak untuk berhati-hati jika menerima e-mail dari pihak-pihak tertentu. Situasi yang menimpa Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, menurutnya, rentan dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan hal-hal manipulatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com