Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Politik Dinasti di Banten Lebih Banyak Mudaratnya

Kompas.com - 10/10/2013, 14:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, menilai praktik politik dinasti di Banten lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Hal ini terbukti dengan pembangunan infrastruktur yang mangkrak di provinsi itu.

"Soal politik dinasti ini pasti ada maslahatnya, tapi mudaratnya lebih besar," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Kamis (10/10/2013).

Jazuli menuturkan, saat ini, semua orang berdalih politik dinasti itu sah lantaran berdasarkan proses pemilihan. Namun, dia mempertanyakan apakah proses pemilihan yang dilakukan berjalan adil atau tidak.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah

Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun 2011, Jazuli maju sebagai calon gubernur dari PKS berpasangan dengan Makmun Muzakki. Jazuli kemudian kalah dalam pemilihan itu. Pasangan Atut Chosiyah-Rano Karno yang diusung Partai Golkar dan PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang.

Atas keputusan ini, Jazuli menggugat hasil rekapitulasi suara KPUD Banten lantaran Atut dianggap telah melakukan politik uang dan mengerahkan birokrasi. Namun, permohonan Jazuli ditolak hakim konstitusi.

"Ini kan namanya masyarakat ditekan oleh birokrasi dan uang. Tapi, masyarakat juga yang memilih bersikap pragmatis," tutur Jazuli.

Dia menuturkan, penerapan politik dinasti sebenarnya tidak masalah selama para pejabat yang berasal dari satu keluarga itu bisa membawa pembangunan yang baik bagi Banten. Namun, nyatanya, hal itu tidak terjadi. Jazuli menyoroti soal kesulitan petani yang kekurangan air dan kerusakan parah di jalan-jalan yang terjadi.

"Tergantung implementasinya, kalau mereka bertanggung jawab, tidak apa. Kalau kekuasaan digunakan untuk kesempatan keuntungan kelompok dan keluarga, di situ persoalannya," ucap Jazuli.

Untuk mencegah terjadinya politik dinasti, Jazuli mengungkapkan, sejumlah anggota Komisi II DPR mulai mewacanakan pembatasan politik dinasti dalam pembahasan RUU Pilkada. Namun, pembahasan RUU ini masih terkatung-katung.

Seperti diketahui, Atut dan sejumlah kerabatnya menduduki jabatan-jabatan penting di Banten. Mereka adalah Hikmat Tomet (suami Atut) yang menjadi anggota Komisi V DPR RI; Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten; dan Ade Rosi Khairunnisa (istri Andhika), saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Serang.

Selain itu, ada Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI; Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI; Heryani (ibu tiri Atut), Wakil Bupati Pandeglang; Ratu Tatu Chasanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang; Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Wali Kota Serang; dan Airin Rachmi Diany (istri Wawan), Wali Kota Tangerang Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com