Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolak Ruhut Ancam Permasalahkan Pieter sebagai Ketua Komisi III

Kompas.com - 08/10/2013, 15:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, mengatakan, bakal mempermasalahkan penetapan politisi Partai Demokrat Pieter C Zulkifli Simabuea sebagai Ketua Komisi III. Hal itu ia lontarkan karena dirinya tak diberi tahu perihal jadwal penetapan Ketua Komisi III.

Yani menjelaskan, dirinya terkejut saat mengetahui penetapan Ketua Komisi III telah dilakukan. Di saat yang bersamaan, Yani tak hadir lantaran tengah berada di rumah sakit untuk pemeriksaan rutin kesehatannya. "Saya cek dulu mana undangannya? Diberikan ke siapa? Kalau tidak ada (undangannya) kita permasalahkan," kata Yani di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Yani menegaskan, dirinya tak mempermasalahkan siapa pun yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR. Akan tetapi, semua mekanismenya harus sesuai peraturan yang ada karena ketua komisi ditentukan oleh anggotanya. "Tidak ada masalah, yang saya permasalahkan mekanismenya. Ini kan tidak terjadwal, tidak ada undangan ke fraksi," ujarnya.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa juga akan memperhatikan kinerja Pieter selama memimpin Komisi III. Bila kinerjanya dianggap buruk dan tidak mampu membawa perubahan, Desmond mengancam akan membuat mosi tidak percaya atas kepemimpinan Pieter.

"Kalau dia (Pieter) agak lamban, kita akan ajukan mosi tidak percaya. Ketua tidak lebih dari kita, cuma dia pengatur lalu lintas saja," tandasnya.

Seperti diketahui, Yani, dan Desmond merupakan anggota Komisi III yang menolak Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika. Derasnya penolakan akhirnya membuat Ruhut mundur dari pencalonan ketua Komisi III. Ruhut digantikan oleh Pieter C Zulkifli.

Selain Yani dan Desmond, sejumlah anggota Komisi III yang sebelumnya ikut menolak Ruhut juga tak hadir dalam rapat penetapan tersebut. Mereka adalah Bambang Soesatyo (Golkar) dan Syarifudin Sudding (Hanura). Keduanya mengaku tak hadir karena ada tugas di tempat lain saat penetapan Ketua Komisi III berlangsung.

Drama penetapan Ketua Komisi III DPR kini telah berakhir. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengetuk palu sebagai tanda resminya Pieter C Zulkifli Simabuae sebagai Ketua Komisi III DPR yang baru. Berbeda dengan rapat penetapan sebelumnya yang berlangsung alot dan dihujani interupsi, rapat kali ini hanya berlangsung tak lebih dari 10 menit. Seluruh anggota Komisi III yang hadir kompak menyatakan setuju Pieter menjadi pimpinan Komisi III.

Fraksi Partai Demokrat menunjuk Pieter C Zulkifli Simabuea sebagai Ketua Komisi III DPR. Surat penunjukan Pieter disampaikan Fraksi Demokrat kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Senin (7/10/2013) sore.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Pieter memiliki kapasitas yang mumpuni. Pieter diyakini mampu memimpin Komisi III dan berkolaborasi dengan seluruh anggota komisi tersebut. Keputusan itu, lanjut Riefky, diambil berdasarkan hasil komunikasi intens antara Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

Saat ini, Nurhayati sedang berada di luar negeri. Surat penunjukan Pieter ditandatangani oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan dan Riefky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com