Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bosan Dengar Orang Besar Terus Korupsi...

Kompas.com - 07/10/2013, 09:10 WIB

KOMPAS.com - Penangkapan dan penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertangkap tangan dalam kasus suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah semakin menambah panjang daftar pejabat negara yang terjerat korupsi.

”Makin lama, negara kita makin parah karena koruptor semakin banyak. Pemerintah sekarang pun enggak bisa diharapkan lagi,” kata Sitepu (61), juru foto keliling saat ditemui di pelataran Tugu Monas, Sabtu (5/10/2013).

Juru foto di kawasan Monas sejak 1978 ini mengaku miris terhadap perilaku pejabat pemerintah yang tidak pernah jera melakukan korupsi.

”Mereka itu punya banyak titel, tetapi kenapa masih suka makan uang rakyat? Apa lagi sih yang kurang? Gaji mereka kan besar,” ujarnya.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.
Sebagai orang kecil, dia tidak habis pikir mengapa pejabat masih tega makan uang rakyat yang seharusnya diberikan kepada rakyat supaya rakyat bisa hidup sejahtera. Kini, Sitepu pun mengaku sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Apa lagi saat mengetahui kasus korupsi yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

”Ini parah, belum setahun jadi Ketua MK sudah korupsi,” katanya. Akil terpilih menjadi Ketua MK pada April 2013, menggantikan Mahfud MD.

Mohammad Romli (36), penjaja minuman di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, saat ditanya soal kasus suap yang menjerat Akil Mochtar, raut mukanya juga langsung muram. ”Bosan dengar orang besar yang terus kena korupsi. Tidak ada tobatnya,” ujar pria beranak dua itu.

Romli mengetahui posisi strategis Ketua MK sebagai benteng terakhir pengawal konstitusi dan keadilan.

”Dia, kan, yang putuskan perkara-perkara pilkada. Kalau pemimpinnya saja caranya sudah kotor, apa yang akan didapat rakyat kecil macam kami ini?” kata Romli.

Untuk itu, dia berharap Akil dihukum seberat-beratnya.

”Uang korupsi yang bermiliaran itu dibagi saja kepada rakyat kecil seperti kami ini,” katanya.

Menghukum berat Akil dan koruptor lainnya juga diutarakan Rotin (38), pedagang bakso di kawasan Monas, dan Jono (50), pemilik warteg di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

”Harapan saya sebagai rakyat kecil, ya tegakkan hukum. Jangan sampai dia tertawa, padahal dia sudah curi uang masyarakat,” ujar Jono. (K01/K08)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com