"Sayangnya, hal di atas hanya janji. Yang terjadi justru konflik tanah terjadi merata di seluruh wilayah, kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan haknya meningkat, bahkan hingga menyebabkan timbulnya korban nyawa. Terakhir, konflik agraria di Indramayu mengakibatkan satu orang meninggal," ujar Iwan, dalam jumpa pers, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (23/9/2013).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2013, ungkap Iwan, ada penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003, menjadi 26,13 juta keluarga pada tahun 2013. Artinya, menurutdia, jumlah keluarga tani susut rata-rata 500 ribu rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan.
Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003, menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. Iwan mengatakan, data di atas menunjukkan, sepanjang dua periode SBY menjabat, jumlah perusahaan pertanian berbanding lurus dengan penurunan jumlah petani yang kepemilikan lahannya juga semakin mengecil. Petani rata-rata hanya memiliki 0,3 hektar.
Hal ini, kata dia, menunjukkan adanya liberalisasi industri pertanian yang merugikan petani dan menyebabkan kemunduran pertanian Indonesia.
"Pemerintah mendukung investor yang terus masuk dan memberikan keamanan kepada mereka, tapi tidak membawa kesejahteraan rakyat," kata Iwan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.