Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Klaim 139 Juta Pemilih Sudah Masuk Sistem Informasi Data Pemilih

Kompas.com - 20/09/2013, 18:21 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan pembenahan terhadap daftar pemilih tetap (DPT). KPU mengklaim, hinggu saat ini sudah 139 juta jiwa pemilih yang namanya tercatat dalam DPT dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

“139 juta pemilih sudah masuk Sidalih. Mudah-mudahan itu sudah bersih (tunggal),” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyagh saat ditemui di kantornya, Jumat (20/9/2013).

Meski demikian, Ferry mengungkapkan masih ada sekitar 18.000 data pemilih yang beberapa datanya belum teridentifikasi, misalnya soal jenis kelaminnya. Sedangkan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang telah masuk Sidalih telah mencapai 181.140.282 jiwa.

Jumlah itu, menurutnya, merupakan 99 persen dari total pemilih yang tercatat dalam DPS. Ferry menyatakan, daerah yang jumlah pemilihnya paling banyak belum tercatat di Sidalih adalah Sumatera Selatan.

“Di Sumsel baru 81 persen. Daerah lain sudah banyak yang mencapai 100 persen,” katanya.

KPU telah melakukan penyandingan data versi KPU dengan versi Kemendagri. Dia menuturkan, dari hasil penyandingan tersebut, 115 juta data pemilih versi KPU cocok dengan data Kemendagri yang berasal dari 136 juta data penduduk yang yang mereka kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Sisanya yang sekitar 21 juta penduduk itu belum cocok saja secara teknis,” katanya.

Ferry menyatakan, tidak benar jika KPU mendata pemilih tidak berdasarkan data DP4.

“Dari DP4 kami menyusun DPS melalui pencocokan dan penelitian (coklit) ke lapangan, sehingga ditemukan sebanyak 187 juta pemiih sementara. Dengan data DP4 itu kami melakukan pemutakhiran dengan memperhatikan data pemilu dan pilkada terakhir," jelas Ferry.

Sebelumnya, Ferry menyampaikan, sudah 401 KPU kabupaten/kota menetapkan DPT. Hanya tinggal 96 KPU kabupaten/kota lagi yang belum melakukan penetapan.

“Sebanyak 401 dari 497 kabupaten/kota sudah penetapan DPT. Ada 96 kabupaten/kota yang belum penetapan,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Rabu (18/9/2013) di Jakarta.

Diungkapkannya, 401 kabupaten/kota itu tersebar di 32 provinsi. Satu-satunya provinsi yang belum menetapkan DPT adalah Papua. Seluruh kabupaten/kota di Papua yang berjumlah 29 masih berupaya melengkapi DPT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com