Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max: Komisi III Harus Hormati Keputusan Demokrat Tunjuk Ruhut

Kompas.com - 19/09/2013, 17:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Penolakan sejumlah anggota Komisi III tentang penunjukan Ruhut Sitompul oleh Partai Demokrat menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III dinilai tidak etis. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopachua, seharusnya, Anggota Komisi III menghargai setiap keputusan yang diambil Demokrat.

Pasalnya, lanjut Max, posisi ketua komisi tersebut merupakan jatah Demokrat sesuai kesepakatan awal.

"Seharusnya Yani menghormati keputusan Partai Demokrat, Yani dan kawan-kawan jangan mencampuri urusan rumah tangga Demokrat. Kita nggak campuri urusan internal partai lain kok," kata Max di Kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2013).

Seperti diketahui, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani, menolak rencana penggantian Pasek dengan Ruhut. Ia menilai, kapasitas Ruhut belum teruji dan minim pengalaman memimpin rapat resmi di DPR. 

Menurut Max, sikap yang ditunjukan Ahmad Yani tersebut seolah ingin mengintervensi keputusan yang sebelumnya telah diambil Partai Demokrat sebelumnya. Sikap seperti itu, dikatakannya, tidak layak ditunjukan oleh seorang politisi karena terlalu ikut campur urusan internal Demokrat.

Lebih lanjut, ia menegaskan, jika Ahmad Yani tidak menyukai Ruhut jangan dikaitkan dengan keputusan rapat internal Demokrat. Pasalnya, menurutnya, hal itu tidak beretika.

"Sebagai Waketum, terlalu jauh jika Yani mengintervensi mencampuri Partai Demokrat. Siapapuin yg akan dijadi Ketua Komisi III itu hak Partai Demokrat. Heran saya, apa pernah terjadi Partai Demokrat mengambil jatah partai lain," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com