Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPT Ditunda, Bukti Persiapan Pemilu Tak Matang

Kompas.com - 12/09/2013, 11:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai persiapan pelaksanaan pemilu semakin terlihat tidak matang. Hal ini menyusul keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

"Ini semakin menunjukkan persiapan pemilu yang tidak matang, yang berulang kali ditunjukkan oleh pelaksana pemilu," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Kamis (12/9/2013).

Pramono mengatakan, persoalan DPT ini sering kali menjadi sengketa seperti masih adanya nama ganda dan masih tercantumnya orang yang sudah meninggal dunia. Pramono mendesak agar KPU bekerja lebih cermat untuk membersihkan kesalahan-kesalahan data dalam DPT, mengingat waktu pemilu yang kian dekat.

"Kalau ini semakin berlarut-larut dan tidak terselesaikan, maka bukan hanya parpol, tapi proses demokrasi ini akan semakin terganggu," kata Pramono.

Ditunda

Masih tidak sinkronnya data pemilih antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri membuat jadwal penetapan DPT terpaksa diundur. Hal ini diputuskan dalam rapat konsultasi KPU, Bawaslu, dan Kemendagri dengan Komisi II DPR, Rabu (11/9/2013).

"Komisi II DPR bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, sepakat untuk memundurkan jadwal penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal 13 September," ujar Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo.

Berdasarkan jadwal semula, penetapan DPT tingkat kabupaten/kota rencananya akan dilakukan pada 7-13 September. Namun, Arief mengatakan penetapan DPT terpaksa diundur karena proses pemutakhiran data pemilih sampai dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) belum akurat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com