Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPS Belum Beres, KPU Yakin Penetapan DPT Sesuai Jadwal

Kompas.com - 11/09/2013, 13:43 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar pemilih tetap (DPT) seharusnya ditetapkan paling lambat 13 September 2013. Hal itu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilu Legislatif 2014. Namun, hingga saat ini, perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) di tiga provinsi masih belum rampung. Meski demikian, KPU yakin, DPT dapat ditetapkan sesuai jadwal.

“Nampaknya untuk penetapan, kami (KPU) sesuai dengan tahapan untuk DPT,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi, Rabu (11/9/2013).

Ia mengatakan, daftar pemilih sementara di tiga provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Papua dan Papua Barat belum seluruhnya terunggah di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU. Bahkan, di tingkat manual, pendataan dan pencatatan daftar pemilih di tiga wilayah tersebut masih berjalan.

“Di tingkat manual berjalan,” lanjutnya.

Sebelumnya, untuk mempercepat pemutakhiran data di tiga provinsi itu, KPU mengirimkan tim supervisi. Tim monitoring dan supervisi tersebut, diharapkan dapat merampungkan penyusunan DPT di tiga wilayah tersebut sebelum tengat waktu berakhir.

“Sebelumnya, Maluku Utara saat penetapan DPS terlambat. Tapi ketika kami kirimkan tim supervisi bisa langsung dikejar. Kami targetkan tim supervisi bisa membantu percepatan perampungan DPT di tiga provinsi tersebut,” kata Ferry, Senin (9/9/2013) lalu.

DPS hasil perbaikan, dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih) KPU hingga Senin lalu, sudah mencapai 181.141.139 jiwa. Dari 33 provinsi, hanya tiga provinsi yang presentase DPSHP nya di bawah 90 persen, yakni Sumatera Selatan (81 persen), Papua (16 persen), dan Papua Barat (11 persen).

Keterlambatan di Sumatera Selatan karena bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada di beberapa kabupaten/kota. Sedangkan di Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis dan persoalan jaringan. Sehingga data manual di lapangan tidak bisa langsung dimasukkan dalam Sidalih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com