Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penembakan Berulang, Bentuk Perlawanan terhadap Polisi

Kompas.com - 11/09/2013, 08:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi III Nasir Djamil menilai, penembakan terhadap anggota polisi yang kembali terjadi, Selasa (10/9/2013) malam, merupakan bentuk teror terhadap kepolisian. Bripka Sukardi tewas setelah ditembak tiga kali saat melintas di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Peristiwa penembakan polisi di depan Gedung KPK menurut saya adalah bentuk perlawanan terhadap polisi. Karenanya harus bisa menemukan pelakunya," ujar Nasir saat dihubungi Rabu (10/9/2013).

Peran serta masyarakat, kata Nasir, perlu ditingkatkan untuk mencari pelaku. Menurutnya, solidaritas masyarakat bisa membantu kinerja aparat kepolisian dalam mencari pelaku penembakan.

Ke depannya, menurut dia, aparat polisi yang tengah bertugas perlu dilengkapi dengan rompi antipeluru.

"Kepada pimpinan kesatuan polisi harus mengawasi langsung anak buahnya, apakah memang sedang dalam tugas atau tidak," kata Nasir.

Seperti diberitakan, Anggota Polairud Mabes Polri Bripka Sukardi, ditembak mati pada Selasa (10/9/2013) sekitar pukul 22.20 WIB. Lokasi penembakan tepat di depan Gedung KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Saat ditembak, diduga Sukardi tengah mengawal truk bermuatan bahan konstruksi. Dia melakukan pengawalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra B 6671 TXL. Iring-iringan truk berjalan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuju Rasuna Tower di Jakarta Selatan.

Hasil forensik menyatakan Sukardi tewas dengan empat luka tembakan. Namun, polisi hanya menemukan tiga buah proyektil di bagian dada, perut, dan lengan bagian kiri. Penembakan di bagian dada diduga yang paling fatal hingga menyebabkan kematian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com