Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolakan Jokowi Capres Muncul dari Internal PDI-P

Kompas.com - 06/09/2013, 22:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Melesatnya elektabilitas Joko Widodo di berbagai hasil survei pencalonan presiden ternyata tak membuat PDI Perjuangan tergesa-gesa mengusungnya menjadi capres 2014. Dorongan untuk Jokowi maju memang kuat, tetapi ada juga yang memiliki pandangan berseberangan.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merupakan salah satu kader yang kurang setuju bila Jokowi maju di pemilihan umum presiden (pilpres) tahun depan. Alasannya, Jokowi diminta fokus membenahi Jakarta sampai masa jabatannya selesai.

"Secara pribadi, selesaikan dulu masalah Jakarta. Kalau Jakarta selesai, ya baru boleh. Pembenahan Jakarta harus ditanggulangi dengan baik, belum semua selesai," kata Edi di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Meski demikian, Edi akan mendukung keputusan yang diambil oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sesuai hasil kongres, penentuan capres PDI Perjuangan merupakan hak prerogatif ketua umum partai. "Kami sebagai anak buah mengembalikan ke Ketum. Kalau Ketum bilang si A atau B atau C, kita siap dukung," ujarnya.

Hingga kini, Megawati memang belum menentukan capres PDI Perjuangan. Ia memilih menunggu waktu tepat, misalnya setelah pemilihan legislatif bergulir. Dalam Rakernas hari ini, nama Jokowi berkali-kali disebut dalam pidato politik yang disampaikan Megawati. Megawati juga memuji Jokowi sebagai kader potensial dan memiliki getaran seperti mantan Presiden RI Soekarno. Sejumlah pihak menilai ini sebagai sinyal khusus dari Megawati untuk mengusung Jokowi pada pilpres tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com